Warga Ramai-ramai Cairkan Bantuan Sosial
Warga Ramai-ramai Cairkan Bantuan Sosial
A
A
A
MEDAN - Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) membuat sebagian warga kian tertekan. Mereka pun kini bertumpu pada dana kompensasi kenaikan harga BBM dari pemerintah.
Tingginya harapan warga akan bantuan pemerintah terlihat pada saat pengambilan pembayaran bantuan perlindungan sosial tahap pertama di PT Kantor Pos Besar Medan, kemarin. Berdasarkan pantauan KORAN SINDO MEDAN, warga penerima bantuan perlindungan sosial tampak mengantre untuk mengambil pembayaran bantuan tahap pertama.
Kasiani,54, salah seorang penerima bantuan, mengaku meski nilainya tidak begitu besar, bantuan tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup seharihari. “Saya hanya pembantu rumah tangga, jadi bantuan ini sangat berarti sekali bagi saya. Apalagi harga BBM sudah naik,” ujar warga Medan Perjuangan ini. Janda yang kini harus menghidupi enam orang anak itu berharap bantuan pemerintah tidak hanya di sini.
Dia juga berharap mendapatkan bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sementara itu, PT Kantor Pos Sumut dan NAD mengklaim sudah menyelesaikan pembayaran bantuan perlindungan sosial tahap pertama kepada 1.064.846 pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di wilayah Sumut dan Aceh. Kepala PT Kantor Pos Sumut dan NAD, Hairul Saifuddin, menyebutkan, dari 1.064.846 tersebut, 708.936 merupakan pemilik KPS di Sumut, dan 355.928 merupakan pemilik KPS di Banda Aceh.
Penyelesaian pembayaran bantuan perlindungan sosial ini mulai dibayarkan 18 November, dan diperkirakan selesai 6 Desember 2014. “Hari ini (kemarin), mulai penyelesaian pembayaran tahap pertamanya. Bukan berarti selesai pembayaran nanti tidak boleh menyimpan. Kami masih siap, tapi kami usahakan penyelesaian pembayaran tahap pertama sampai selesai pada 6 Desember nanti,” katanya kepada wartawan usai kegiatan Temu Media Kartu Keluarga Sejahtera yang difasilitasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Hotel Santika, Medan, kemarin.
Disebutkan Hairul, setiap pemilik KPS akan mendapat bantuan Rp200.000 per bulan. Tapi pemilik KPS boleh langsung mengambil uang simpannya hingga dua bulan terakhir (November dan Desember). “Hanya mengambil Rp200.000 saja boleh, berarti yang Rp200.000 lagi tetap jadi simpanan. Tapi kalau mau ambil langsung semuanya Rp400.000 (sekaligus dua bulan) juga boleh sambil menunggu realisasi KKS dari Kementerian Sosial yang katanya diperkirakan selesai 6 Desember juga,” ujarnya.
Dia menjelaskan, KKS adalah kartu perlindungan sosial sebagai pengganti KPS yang akan berakhir pada akhir Desember nanti. Untuk mengantisipasi warga yang berjubel mengambil pembayaran bantuan perlindungan di kantor pos, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjadwal pengambilan pembayaran di kantor pos masing-masing daerah.
“Misalnya besok (hari ini) di kantor pos A, warga dari kelurahan mana yang akan mengambil pembayaran, sehingga tidak berjubel di kantor pos yang sama,” ujarnya. Diketahui, sejak 3 November 2014, pemerintah meluncurkan secara bertahap Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat kepada 15,5 juta warga masyarakat kurang mampu di seluruh Tanah Air.
Dari jumlah tersebut, 742.000 keluarga berasal dari Sumut dan yang berhak mendapatkan KPS 741.921 keluarga. Penerima Kartu Indonesia Sehat sebanyak 149.199 orang dan Kartu Indonesia Pintar sebanyak 8.226 orang.
“Sebenarnya yang berpotensi menerima KIS di Sumut 3,8 juta jiwa, dan KIP 400.000 jiwa. Tapi untuk tahap pertama ini yang menerima KIS baru 149.199 jiwa dan KIP 8.226 jiwa. Itu untuk dua daerah kabupaten/ kota saja, yakni Pematangsiantar dan Kabupaten Karo,” kata Spesialis Komunikasi dan Hubungan Luar, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Regi Wahono. Ke depan, KPS akan berubah menjadi KKS dan targetnya selesai Desember 2015.
“Perlu diingat, 2015 nanti akan ada PPLS (Pendataan Perlindungan Sosial). Mungkin, data yang akan bergeser. Ada yang berhak tapi tidak terdaftar, kemudian ada yang sudah mampu tapi masih terdaftar, ini akan terjadi pergeseran,” sebutnya.
Eko agustyo fb
Tingginya harapan warga akan bantuan pemerintah terlihat pada saat pengambilan pembayaran bantuan perlindungan sosial tahap pertama di PT Kantor Pos Besar Medan, kemarin. Berdasarkan pantauan KORAN SINDO MEDAN, warga penerima bantuan perlindungan sosial tampak mengantre untuk mengambil pembayaran bantuan tahap pertama.
Kasiani,54, salah seorang penerima bantuan, mengaku meski nilainya tidak begitu besar, bantuan tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup seharihari. “Saya hanya pembantu rumah tangga, jadi bantuan ini sangat berarti sekali bagi saya. Apalagi harga BBM sudah naik,” ujar warga Medan Perjuangan ini. Janda yang kini harus menghidupi enam orang anak itu berharap bantuan pemerintah tidak hanya di sini.
Dia juga berharap mendapatkan bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sementara itu, PT Kantor Pos Sumut dan NAD mengklaim sudah menyelesaikan pembayaran bantuan perlindungan sosial tahap pertama kepada 1.064.846 pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di wilayah Sumut dan Aceh. Kepala PT Kantor Pos Sumut dan NAD, Hairul Saifuddin, menyebutkan, dari 1.064.846 tersebut, 708.936 merupakan pemilik KPS di Sumut, dan 355.928 merupakan pemilik KPS di Banda Aceh.
Penyelesaian pembayaran bantuan perlindungan sosial ini mulai dibayarkan 18 November, dan diperkirakan selesai 6 Desember 2014. “Hari ini (kemarin), mulai penyelesaian pembayaran tahap pertamanya. Bukan berarti selesai pembayaran nanti tidak boleh menyimpan. Kami masih siap, tapi kami usahakan penyelesaian pembayaran tahap pertama sampai selesai pada 6 Desember nanti,” katanya kepada wartawan usai kegiatan Temu Media Kartu Keluarga Sejahtera yang difasilitasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Hotel Santika, Medan, kemarin.
Disebutkan Hairul, setiap pemilik KPS akan mendapat bantuan Rp200.000 per bulan. Tapi pemilik KPS boleh langsung mengambil uang simpannya hingga dua bulan terakhir (November dan Desember). “Hanya mengambil Rp200.000 saja boleh, berarti yang Rp200.000 lagi tetap jadi simpanan. Tapi kalau mau ambil langsung semuanya Rp400.000 (sekaligus dua bulan) juga boleh sambil menunggu realisasi KKS dari Kementerian Sosial yang katanya diperkirakan selesai 6 Desember juga,” ujarnya.
Dia menjelaskan, KKS adalah kartu perlindungan sosial sebagai pengganti KPS yang akan berakhir pada akhir Desember nanti. Untuk mengantisipasi warga yang berjubel mengambil pembayaran bantuan perlindungan di kantor pos, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjadwal pengambilan pembayaran di kantor pos masing-masing daerah.
“Misalnya besok (hari ini) di kantor pos A, warga dari kelurahan mana yang akan mengambil pembayaran, sehingga tidak berjubel di kantor pos yang sama,” ujarnya. Diketahui, sejak 3 November 2014, pemerintah meluncurkan secara bertahap Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat kepada 15,5 juta warga masyarakat kurang mampu di seluruh Tanah Air.
Dari jumlah tersebut, 742.000 keluarga berasal dari Sumut dan yang berhak mendapatkan KPS 741.921 keluarga. Penerima Kartu Indonesia Sehat sebanyak 149.199 orang dan Kartu Indonesia Pintar sebanyak 8.226 orang.
“Sebenarnya yang berpotensi menerima KIS di Sumut 3,8 juta jiwa, dan KIP 400.000 jiwa. Tapi untuk tahap pertama ini yang menerima KIS baru 149.199 jiwa dan KIP 8.226 jiwa. Itu untuk dua daerah kabupaten/ kota saja, yakni Pematangsiantar dan Kabupaten Karo,” kata Spesialis Komunikasi dan Hubungan Luar, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Regi Wahono. Ke depan, KPS akan berubah menjadi KKS dan targetnya selesai Desember 2015.
“Perlu diingat, 2015 nanti akan ada PPLS (Pendataan Perlindungan Sosial). Mungkin, data yang akan bergeser. Ada yang berhak tapi tidak terdaftar, kemudian ada yang sudah mampu tapi masih terdaftar, ini akan terjadi pergeseran,” sebutnya.
Eko agustyo fb
(ars)
Explore More