Mahasiswa Unsrat Tuntut Jokowi Cabut Kenaikan BBM
Rabu, 19 November 2014 - 13:07 WIB
Mahasiswa Unsrat Tuntut Jokowi Cabut Kenaikan BBM
A
A
A
MANADO - Ratusan mahasiswa Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Unsrat Peduli Rakyat (Gemulir), siang ini akan turun ke jalan. Mereka menuntut pencabutan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Koordinator Lapangan (Korlap) Eko Yahya mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengajak mahasiswa dari Fakultas Sospol, Hukum, Teknik, dan Sastra, untuk bersama-sama turun ke jalan.
"Aksi ini kami akan lakukan di beberapa SPBU di Manado hingga ke Kantor DPRD Sario," ujarnya, Rabu, (19/11/2014).
Dalam aksi tersebut, kata dia, ada lima tuntutan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertama, cabut kebijakan kenaikan BBM yang menyengsarakan rakyat. Kedua, hentikan liberalisasi minyak dari hulu ke hilir yang menghilangkan pendapatan negara.
Ketiga, cabut Undang-undang Migas No.22 Tahun 2001 yang membuka pintu kepada swasta khususnya asing untuk menguasai dan mengambil keuntungan dari pengelolaan migas. Keempat, laksanakan Pasal 33 UUD 1945. Kelima, berantas mafia migas.
"Semoga Presiden dapat mendengarkannya. Pasalnya, presiden dan para pejabat negara lainnya telah membohongi rakyat, katanya BBM disubsidi, tapi pada kenyataannya nol besar. Harga BBM Indonesia sudah sama harga BBM negara maju," tegasnya.
Selain itu, kata dia, pemerintah beralasan menaikkan harga BBM dapat merangsang percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Kenaikan BBM di Indonesia bertepatan dengan harga minyak dunia turun. Cabut kenaikan BBM," pungkasnya.
Koordinator Lapangan (Korlap) Eko Yahya mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengajak mahasiswa dari Fakultas Sospol, Hukum, Teknik, dan Sastra, untuk bersama-sama turun ke jalan.
"Aksi ini kami akan lakukan di beberapa SPBU di Manado hingga ke Kantor DPRD Sario," ujarnya, Rabu, (19/11/2014).
Dalam aksi tersebut, kata dia, ada lima tuntutan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertama, cabut kebijakan kenaikan BBM yang menyengsarakan rakyat. Kedua, hentikan liberalisasi minyak dari hulu ke hilir yang menghilangkan pendapatan negara.
Ketiga, cabut Undang-undang Migas No.22 Tahun 2001 yang membuka pintu kepada swasta khususnya asing untuk menguasai dan mengambil keuntungan dari pengelolaan migas. Keempat, laksanakan Pasal 33 UUD 1945. Kelima, berantas mafia migas.
"Semoga Presiden dapat mendengarkannya. Pasalnya, presiden dan para pejabat negara lainnya telah membohongi rakyat, katanya BBM disubsidi, tapi pada kenyataannya nol besar. Harga BBM Indonesia sudah sama harga BBM negara maju," tegasnya.
Selain itu, kata dia, pemerintah beralasan menaikkan harga BBM dapat merangsang percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Kenaikan BBM di Indonesia bertepatan dengan harga minyak dunia turun. Cabut kenaikan BBM," pungkasnya.
(zik)
