Penyerapan APBD Rendah, Pemprov DKI Minta Maaf
Selasa, 18 November 2014 - 04:40 WIB
Penyerapan APBD Rendah, Pemprov DKI Minta Maaf
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta meminta maaf karena penyerapan APBD DKI Jakarta 2014 menjadi yang terendah sepanjang sejarah.
"Tahun ini banyak transisi, sehingga penyerapan anggaran APBD menjadi rendah. Jadi mohon dimaafkan," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 17 November kemarin.
Menurut Heru, serapan anggaran paling tinggi sampai akhir tahun diperkirakan mencapai 35-40 persen.
Heru mengakui, serapan anggaran ini paling rendah, karena sebelumnya rata-rata serapan paling rendah itu 60 persen.
"Saat krisis tahun 2000 juga sekitar 60 persen serapannya," katanya.
Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini mengatakan, penyebab serapan anggaran ini rendah karena masih ada pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (ULP) DKI serta sistem e-budgeting.
Untuk diketahui SKPD di DKI yang menyerap anggaran rendah di antaranya Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Dinas Pekerjaan Umum.
Sementara itu dua SKPD tercatat berkinerja baik dengan serapan tinggi yaitu, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
"Tahun ini banyak transisi, sehingga penyerapan anggaran APBD menjadi rendah. Jadi mohon dimaafkan," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 17 November kemarin.
Menurut Heru, serapan anggaran paling tinggi sampai akhir tahun diperkirakan mencapai 35-40 persen.
Heru mengakui, serapan anggaran ini paling rendah, karena sebelumnya rata-rata serapan paling rendah itu 60 persen.
"Saat krisis tahun 2000 juga sekitar 60 persen serapannya," katanya.
Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini mengatakan, penyebab serapan anggaran ini rendah karena masih ada pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (ULP) DKI serta sistem e-budgeting.
Untuk diketahui SKPD di DKI yang menyerap anggaran rendah di antaranya Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Dinas Pekerjaan Umum.
Sementara itu dua SKPD tercatat berkinerja baik dengan serapan tinggi yaitu, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
(whb)
