Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Kritik KIP dan KIS
Senin, 17 November 2014 - 16:44 WIB
Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Kritik KIP dan KIS
A
A
A
GARUT - Unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus berlangsung. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, belasan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyuarakan aspirasinya.
Demonstrasi berlangsung di kawasan Simpang Lima Garut. Encep Koswara, koordinator mahasiswa, menilai berbagai kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai kompensasi kenaikan BBM bukanlah harapan baru.
"Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sehat, dan berbagai jenis kartu lainnya tidak jauh berbeda dengan masa kepemimpinan SBY sebelumnya. Tidak ada efek yang baik. Masyarakat sudah dibodohi dengan kartu," katanya, Senin (17/11/2014).
Dia mengutip apa yang dikatakan pengamat politik ekonomi Ichsanuddin Noorsy, bahwa jika harga BBM bersubsidi naik Rp1.000 per liter, nilai inflasi akan naik 1,43 persen. Persentase kemiskinan pun akan meningkat menjadi 0,41 persen.
"Apa jadinya bila BBM dinaikkan sebesar Rp3.000 per liter. Bisa dibayangkan bagaimana inflasi dan kemiskinan yang terjadi nanti," ujarnya.
Encep pun mengkritik kebijakan social map ala Presiden Joko Widodo. Kebijakan yang memasukkan setiap warga miskin ke dalam daftar penerima kompensasi, tidak jauh berbeda dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari SBY.
"Kenaikan BBM dan adanya berbagai kartu dari pemerintah, sebenarnya secara tidak langsung telah menyengsarakan rakyat."
Sebelum membubarkan diri, para mahasiswa ini menyampaikan permintaannya kepada pimpinan DPRD Garut agar menolak rencana kenaikan harga BBM.
Demonstrasi berlangsung di kawasan Simpang Lima Garut. Encep Koswara, koordinator mahasiswa, menilai berbagai kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai kompensasi kenaikan BBM bukanlah harapan baru.
"Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sehat, dan berbagai jenis kartu lainnya tidak jauh berbeda dengan masa kepemimpinan SBY sebelumnya. Tidak ada efek yang baik. Masyarakat sudah dibodohi dengan kartu," katanya, Senin (17/11/2014).
Dia mengutip apa yang dikatakan pengamat politik ekonomi Ichsanuddin Noorsy, bahwa jika harga BBM bersubsidi naik Rp1.000 per liter, nilai inflasi akan naik 1,43 persen. Persentase kemiskinan pun akan meningkat menjadi 0,41 persen.
"Apa jadinya bila BBM dinaikkan sebesar Rp3.000 per liter. Bisa dibayangkan bagaimana inflasi dan kemiskinan yang terjadi nanti," ujarnya.
Encep pun mengkritik kebijakan social map ala Presiden Joko Widodo. Kebijakan yang memasukkan setiap warga miskin ke dalam daftar penerima kompensasi, tidak jauh berbeda dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari SBY.
"Kenaikan BBM dan adanya berbagai kartu dari pemerintah, sebenarnya secara tidak langsung telah menyengsarakan rakyat."
Sebelum membubarkan diri, para mahasiswa ini menyampaikan permintaannya kepada pimpinan DPRD Garut agar menolak rencana kenaikan harga BBM.
(zik)
