Mensos Enggan Komentari Dampak Kenaikan Harga BBM
Senin, 17 November 2014 - 16:26 WIB
Mensos Enggan Komentari Dampak Kenaikan Harga BBM
A
A
A
MEDAN - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa enggan mengungkapkan dampak sosial di masyarakat bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Menurut dia, kenaikan harga BBM sudah lama direncanakan jauh sebelum pemerintahan saat ini. Sementara program yang disosialisasikannya merupakan program Presiden Jokowi. “Program KPS (Kartu Perlindungan Sosial) ini tidak terkait akan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.”
“Tapi, ini sudah menjadi kampanye Presiden Jokowi dan inilah realisasinya. Untuk data KPS akan include dengan data BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial),” katanya di selasela kunjungan ke rumah warga Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, kemarin sore. Dikatakan dia, seyogianya penerima PKH memiliki KPS, namun di lapangan masih banyak yang ditemui belum mempunyai kartu jaminan sosial.
Dia berharap dengan turun langsung ke lapangan bisa menemukan masalah terkait program sosial ini, sehingga KPS yang merupakan kartu sakti Jokowi bisa diberikan kepada warga yang membutuhkan. Pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, kriteria kemiskinan akan diubah, bukan lagi berdasarkan status miskin dan sangat miskin. Warga yang memiliki status sosial rendah berhak mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah.
KPS diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia 5-6% hingga 2019 mendatang. KPS nanti akan melayani Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Menurut Khofifah, menurunkan angka kemiskinan tidak bisa cepat seperti membalikkan telapak tangan. Tapi dengan program KPS ini, Mensos terus berupaya agar angka kemiskinan turun hingga akhir pemerintahan Jokowi.
“Kalau pemilik KPS datang ke Kantor Pos pada November ini langsung dapat Rp200.000 dan Desember dapat lagi Rp200.000,” ujarnya. Untuk mendapatkan data valid yang terverifikasi terkait program KIP, KIS, dan KKS ini, diharapkan Dinas Sosial membantu dan mendukung pendataan untuk suksesnya berbagai program pemerintah tersebut. Data penerima kartu ini ada 86,4 juta se-Indonesia sehingga Dinas Sosial diharapkan fokus pada jumlah yang ditetapkan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak terdaftar sebanyak 1,7 juta jiwa.
“Yakni penghuni panti, difabel, dan anak jalanan,” ujarnya. Sementara itu, seorang warga PKH, Zuraini, 35, mengatakan, rencana kenaikan harga BBM akan menambah beban hidup. “Selama ini kami mendapatkan bantuan dana dari PKH. Jika terjadi lagi kenaikan harga BBM, bagaimana lagi kami, makin terbebani,” ujarnya, kemarin. Menurut dia, anak tertuanya terpaksa hanya menamatkan pendidikan di tingkat SMP karena keterbatasan ekonomi keluarga. Jika harga BBM naik tentu akan semakin memberatkan kehidupannya. “Ya diminta standar adalah (harga BBM), begini saja sudah sulit. Bagaimana lagi kalau harganya naik,” katanya.
Zuraini menerima bantuan dari PKH sejak 2008. Dengan empat orang anak, dia dan keluarga mendapatkan sekitar Rp750.000 yang dikirimkan tiga kali setiap tahun. “Bantuan ini sangat membantu kami dalam pendidikan anak. Namun karena anak saya yang tertua sudah tamat SMP, sejak tahun lalu, bantuannya turun menjadi Rp500.000,” ujarnya. Lantaran keterbatasan dana, anak tertua Zuraini pun tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA.
Karenaitu, mereka berharap program bisa dilanjutkan hingga SMA. Meski sudah lama terdaftar sebagai warga PKH, tapi hingga kini dia tidak mendapatkan KPS. Saat sakitdia harus mengeluarkan dana sendiri, padahal penghasilannya sebagai tukang cuci dan suaminya buruh bangunan sangat minim. Karena itu, dia berharap Mensos bisa memberikan kartu jaminan sosial untuk keluarganya, terlebih dengan wacana kenaikan harga BBM.
Siti amelia
Menurut dia, kenaikan harga BBM sudah lama direncanakan jauh sebelum pemerintahan saat ini. Sementara program yang disosialisasikannya merupakan program Presiden Jokowi. “Program KPS (Kartu Perlindungan Sosial) ini tidak terkait akan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.”
“Tapi, ini sudah menjadi kampanye Presiden Jokowi dan inilah realisasinya. Untuk data KPS akan include dengan data BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial),” katanya di selasela kunjungan ke rumah warga Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, kemarin sore. Dikatakan dia, seyogianya penerima PKH memiliki KPS, namun di lapangan masih banyak yang ditemui belum mempunyai kartu jaminan sosial.
Dia berharap dengan turun langsung ke lapangan bisa menemukan masalah terkait program sosial ini, sehingga KPS yang merupakan kartu sakti Jokowi bisa diberikan kepada warga yang membutuhkan. Pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, kriteria kemiskinan akan diubah, bukan lagi berdasarkan status miskin dan sangat miskin. Warga yang memiliki status sosial rendah berhak mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah.
KPS diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia 5-6% hingga 2019 mendatang. KPS nanti akan melayani Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Menurut Khofifah, menurunkan angka kemiskinan tidak bisa cepat seperti membalikkan telapak tangan. Tapi dengan program KPS ini, Mensos terus berupaya agar angka kemiskinan turun hingga akhir pemerintahan Jokowi.
“Kalau pemilik KPS datang ke Kantor Pos pada November ini langsung dapat Rp200.000 dan Desember dapat lagi Rp200.000,” ujarnya. Untuk mendapatkan data valid yang terverifikasi terkait program KIP, KIS, dan KKS ini, diharapkan Dinas Sosial membantu dan mendukung pendataan untuk suksesnya berbagai program pemerintah tersebut. Data penerima kartu ini ada 86,4 juta se-Indonesia sehingga Dinas Sosial diharapkan fokus pada jumlah yang ditetapkan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak terdaftar sebanyak 1,7 juta jiwa.
“Yakni penghuni panti, difabel, dan anak jalanan,” ujarnya. Sementara itu, seorang warga PKH, Zuraini, 35, mengatakan, rencana kenaikan harga BBM akan menambah beban hidup. “Selama ini kami mendapatkan bantuan dana dari PKH. Jika terjadi lagi kenaikan harga BBM, bagaimana lagi kami, makin terbebani,” ujarnya, kemarin. Menurut dia, anak tertuanya terpaksa hanya menamatkan pendidikan di tingkat SMP karena keterbatasan ekonomi keluarga. Jika harga BBM naik tentu akan semakin memberatkan kehidupannya. “Ya diminta standar adalah (harga BBM), begini saja sudah sulit. Bagaimana lagi kalau harganya naik,” katanya.
Zuraini menerima bantuan dari PKH sejak 2008. Dengan empat orang anak, dia dan keluarga mendapatkan sekitar Rp750.000 yang dikirimkan tiga kali setiap tahun. “Bantuan ini sangat membantu kami dalam pendidikan anak. Namun karena anak saya yang tertua sudah tamat SMP, sejak tahun lalu, bantuannya turun menjadi Rp500.000,” ujarnya. Lantaran keterbatasan dana, anak tertua Zuraini pun tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA.
Karenaitu, mereka berharap program bisa dilanjutkan hingga SMA. Meski sudah lama terdaftar sebagai warga PKH, tapi hingga kini dia tidak mendapatkan KPS. Saat sakitdia harus mengeluarkan dana sendiri, padahal penghasilannya sebagai tukang cuci dan suaminya buruh bangunan sangat minim. Karena itu, dia berharap Mensos bisa memberikan kartu jaminan sosial untuk keluarganya, terlebih dengan wacana kenaikan harga BBM.
Siti amelia
(ars)
