6 Rektor di Makassar Dukung Pencabutan Subsidi BBM
Jum'at, 14 November 2014 - 11:43 WIB
6 Rektor di Makassar Dukung Pencabutan Subsidi BBM
A
A
A
JAKARTA - Enam rektor perguruan tinggi di Makassar, mendukung pemerintah mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Ke-6 rektor itu adalah Prof Dr Dwia Ariestina (Unhas), Prof Dr Arismunandar (UNM), Prof Dr H A Qadir Gasing (UIN), Prof Dr Masrurah Mochtar (UMI), Dr Irwan Akib MPd (Unismuh) dan Prof Dr Saleh Pallu (Universitas Bosowa 45).
Rektor Unhas Dwia Aries Tina mengaku, pihaknya siap menjaga unjuk rasa yang kondusif. Bahkan, para rektor ini juga mengaku mendukung kebijakan kenaikan harga BBM subsidi yang akan dilakukan oleh pemerintah.
"Ini bukan soal jamin menjamin unjuk rasa, karena kita mendukung kebijakan pemerintah, karena analisanya jelas dan sudah matang," ujar Dwi, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (14/11/2014).
Pihak rektorat sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak agar implementasi kebijakan ini kondusif. Pihaknya juga membuka forum dialog dengan mahasiswa terkait kenaikan harga BBM ini.
Mahasiswa akan dijelaskan, bahwa keputusan itu sudah dilakukan dengan pertimbangan dan analisa yang jelas. Apalagi, pemerintah juga berencana akan mengalihkan subsidi BBM ini untuk penambahan anggaran di bidang infrastruktur dan pendidikan.
Sementara itu, Ekonom UGM Tony Prasetiantono menjelaskan, masyarakat akan mampu menjaga daya belinya waktu pemerintah mengurangi subsidi BBM dan mengalihkan realokasi anggaran kepada proyek infrastruktur dan program bantuan langsung dengan proporsi yang sama.
“Kalau sampai bisa seperti itu, itu baru dahsyat. Baru nendang,” ujar Tony
Tony Prasetiantono menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi maksimal sebesar Rp2.500 akan aman bagi inflasi. Bila menggunakan asumsi itu, maka harga per liter menjadi Rp9.000.
Dengan demikian, menurut Tony, inflasi 2014 bisa berada di bawah 8% dan inflasi 2015, di kisaran 5%. Namun Tony mengajukan syarat, tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) tidak perlu diubah.
"Karena nanti perlu dilihat apa ada tekanan terhadap rupiah dan capital outflow (arus modal keluar)," terangnya.
Menurut Tony, sudah saatnya pemerintah mengurangi subsidi BBM dan mengalihkan dananya ke sektor produktif atau infrastruktur. Apalagi 80% subsidi BBM dinikmati kalangan menengah ke atas.
Tony menilai, Indonesia harus mau menerapkan harga pasar BBM agar tingkat perekonomian bisa terjaga.
"Di China saja harganya Rp16 ribu per liter. Harga BBM tertinggi ada di Norwegia dan Turki, Rp31 ribu per liter. Kenapa tidak ada gejolak? Karena di sana sudah biasa," jelasnya.
Senada dengan Tony, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo pun percaya tingkat harga barang dan jasa di masyarakat tetap terkendali apabila pemerintah menaikkan harga BBM sebagai konsekuensi pengurangan subsidi.
Apalagi, pihaknya akan menjalin komunikasi intensif dengan tim pengendali inflasi daerah untuk mencegah second round effect kenaikan harga BBM.
Rektor Unhas Dwia Aries Tina mengaku, pihaknya siap menjaga unjuk rasa yang kondusif. Bahkan, para rektor ini juga mengaku mendukung kebijakan kenaikan harga BBM subsidi yang akan dilakukan oleh pemerintah.
"Ini bukan soal jamin menjamin unjuk rasa, karena kita mendukung kebijakan pemerintah, karena analisanya jelas dan sudah matang," ujar Dwi, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (14/11/2014).
Pihak rektorat sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak agar implementasi kebijakan ini kondusif. Pihaknya juga membuka forum dialog dengan mahasiswa terkait kenaikan harga BBM ini.
Mahasiswa akan dijelaskan, bahwa keputusan itu sudah dilakukan dengan pertimbangan dan analisa yang jelas. Apalagi, pemerintah juga berencana akan mengalihkan subsidi BBM ini untuk penambahan anggaran di bidang infrastruktur dan pendidikan.
Sementara itu, Ekonom UGM Tony Prasetiantono menjelaskan, masyarakat akan mampu menjaga daya belinya waktu pemerintah mengurangi subsidi BBM dan mengalihkan realokasi anggaran kepada proyek infrastruktur dan program bantuan langsung dengan proporsi yang sama.
“Kalau sampai bisa seperti itu, itu baru dahsyat. Baru nendang,” ujar Tony
Tony Prasetiantono menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi maksimal sebesar Rp2.500 akan aman bagi inflasi. Bila menggunakan asumsi itu, maka harga per liter menjadi Rp9.000.
Dengan demikian, menurut Tony, inflasi 2014 bisa berada di bawah 8% dan inflasi 2015, di kisaran 5%. Namun Tony mengajukan syarat, tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) tidak perlu diubah.
"Karena nanti perlu dilihat apa ada tekanan terhadap rupiah dan capital outflow (arus modal keluar)," terangnya.
Menurut Tony, sudah saatnya pemerintah mengurangi subsidi BBM dan mengalihkan dananya ke sektor produktif atau infrastruktur. Apalagi 80% subsidi BBM dinikmati kalangan menengah ke atas.
Tony menilai, Indonesia harus mau menerapkan harga pasar BBM agar tingkat perekonomian bisa terjaga.
"Di China saja harganya Rp16 ribu per liter. Harga BBM tertinggi ada di Norwegia dan Turki, Rp31 ribu per liter. Kenapa tidak ada gejolak? Karena di sana sudah biasa," jelasnya.
Senada dengan Tony, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo pun percaya tingkat harga barang dan jasa di masyarakat tetap terkendali apabila pemerintah menaikkan harga BBM sebagai konsekuensi pengurangan subsidi.
Apalagi, pihaknya akan menjalin komunikasi intensif dengan tim pengendali inflasi daerah untuk mencegah second round effect kenaikan harga BBM.
(san)
