Kartu Semarang Sehat Diluncurkan
Kamis, 13 November 2014 - 11:31 WIB
Kartu Semarang Sehat Diluncurkan
A
A
A
SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akan meluncurkan Kartu Semarang Sehat (KSS) bagi warga miskin. Program ini sebagai pendamping program pemerintah pusat yang meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Rencananya peluncuran akan dilakukan pada 19 November mendatang bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN). “Ini sebagai pendamping dari Kartu Indonesia sehat, karena sebagian warga miskin Kota Semarang belum ter-cover program itu,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Widoyono, kemarin.
Widoyono mengatakan, Kartu Semarang Sehat ini mencakup masyarakat peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota (Jamkesmaskot) dan warga miskin yang belum tersentuh layanan KIS supaya mereka bisa mengakses manfaat layanan kesehatan dengan baik. KSS akan diberikan kepada sebanyak 103.782 warga miskin di Semarang.
Di luar kuota penerima layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS yang diberikan pemerintah pusat kepada sebanyak 270.096 jiwa di kota ini. “Jadi, KSS ini merupakan upaya membantu masyarakat miskin dalam akses layanan kesehatan. Memang jumlahnya belum sepadan, tetapi mampu meng-cover banyak masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Widoyono menjelaskan, jumlah penduduk yang berasal dari kalangan ekonomi kurang atau tidak mampu di Kota Semarang sekarang ini sebanyak 373.878 jiwa atau 21,49% dari total penduduk 1,7 juta. Sebelumnya, Pemkot memang sudah melaksanakan sistem Jamkesmaskot, tetapi belum diberikan dalam bentuk kartu untuk penerimanya.
Sementara sekarang ini akan diberikan kartu pada penerima. Melalui KSS, masyarakat penerima manfaat bisa mendapatkan layanan rawat jalan di puskesmas dan seluruh jaringan rumah sakit (RS) untuk kelas III. Meski demikian, warga yang tidak terdata sebagai warga miskin, tetapi tidak mampu berobat bisa tetap masuk. Syaratnya, menunjukkan surat keterangan tidak mampu (SKTM).
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk mencakup pelayanan KSS senilai Rp70 miliar. Berasal dari APBD Kota Semarang 2014 dan 2015. Termasuk di antaranya untuk mencetak 782 kartu senilai Rp500 juta tahun ini. Sementara pada 2015 akan membuat lagi sebanyak 103.000 kartu.
“Pembagiannya akan dilakukan dalam dua tahap. Pada 2014 ini akan dibagikan dulu kepada sebanyak 782 penerima, sementara sisanya akan diberikan pada 2015 mendatang,” ungkap Widoyono. Pelayanan KSS mendasarkan pada nomor induk kependudukan (NIK) sehingga bersifat by name by address . Sehingga peserta yang belum terlayani BPJS bisa tercakup layanan itu.
Distribusi KSS ini masyarakat tidak perlu datang ke pemkot karena ada tim yang akan membagikan langsung ke masyarakat. Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Imam Mardjuki mendukung penerbitan KSS. Meski begitu, dia mengaku kebijakan itu belum dibicarakan dengan Komisi D.
“Itu paling hanya perubahan nama dari program Jamkesmkot menjadi Kartu Semarang Sehat saat rapat APBD tak disinggung,” kata legislator dari Fraksi PKS ini. Dia meminta agar mekanisme program pelayanan kesehatan gratis itu ditentukan secara tepat agar tak menimbulkan masalah. Apalagi, program sejenis di tingkat pusat berupa KIS baru proses pembahasan.
“Di pusat (KIS) belum dilakukan, masih pembahasan. Sementara Kota Semarang sudah berani meluncurkan (KSS),” ucapnya. Imam khawatir pengguna KSS akan tercantum juga di KIS yang sama-sama dibiayai oleh negara.
M abduh
Rencananya peluncuran akan dilakukan pada 19 November mendatang bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN). “Ini sebagai pendamping dari Kartu Indonesia sehat, karena sebagian warga miskin Kota Semarang belum ter-cover program itu,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Widoyono, kemarin.
Widoyono mengatakan, Kartu Semarang Sehat ini mencakup masyarakat peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota (Jamkesmaskot) dan warga miskin yang belum tersentuh layanan KIS supaya mereka bisa mengakses manfaat layanan kesehatan dengan baik. KSS akan diberikan kepada sebanyak 103.782 warga miskin di Semarang.
Di luar kuota penerima layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS yang diberikan pemerintah pusat kepada sebanyak 270.096 jiwa di kota ini. “Jadi, KSS ini merupakan upaya membantu masyarakat miskin dalam akses layanan kesehatan. Memang jumlahnya belum sepadan, tetapi mampu meng-cover banyak masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Widoyono menjelaskan, jumlah penduduk yang berasal dari kalangan ekonomi kurang atau tidak mampu di Kota Semarang sekarang ini sebanyak 373.878 jiwa atau 21,49% dari total penduduk 1,7 juta. Sebelumnya, Pemkot memang sudah melaksanakan sistem Jamkesmaskot, tetapi belum diberikan dalam bentuk kartu untuk penerimanya.
Sementara sekarang ini akan diberikan kartu pada penerima. Melalui KSS, masyarakat penerima manfaat bisa mendapatkan layanan rawat jalan di puskesmas dan seluruh jaringan rumah sakit (RS) untuk kelas III. Meski demikian, warga yang tidak terdata sebagai warga miskin, tetapi tidak mampu berobat bisa tetap masuk. Syaratnya, menunjukkan surat keterangan tidak mampu (SKTM).
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk mencakup pelayanan KSS senilai Rp70 miliar. Berasal dari APBD Kota Semarang 2014 dan 2015. Termasuk di antaranya untuk mencetak 782 kartu senilai Rp500 juta tahun ini. Sementara pada 2015 akan membuat lagi sebanyak 103.000 kartu.
“Pembagiannya akan dilakukan dalam dua tahap. Pada 2014 ini akan dibagikan dulu kepada sebanyak 782 penerima, sementara sisanya akan diberikan pada 2015 mendatang,” ungkap Widoyono. Pelayanan KSS mendasarkan pada nomor induk kependudukan (NIK) sehingga bersifat by name by address . Sehingga peserta yang belum terlayani BPJS bisa tercakup layanan itu.
Distribusi KSS ini masyarakat tidak perlu datang ke pemkot karena ada tim yang akan membagikan langsung ke masyarakat. Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Imam Mardjuki mendukung penerbitan KSS. Meski begitu, dia mengaku kebijakan itu belum dibicarakan dengan Komisi D.
“Itu paling hanya perubahan nama dari program Jamkesmkot menjadi Kartu Semarang Sehat saat rapat APBD tak disinggung,” kata legislator dari Fraksi PKS ini. Dia meminta agar mekanisme program pelayanan kesehatan gratis itu ditentukan secara tepat agar tak menimbulkan masalah. Apalagi, program sejenis di tingkat pusat berupa KIS baru proses pembahasan.
“Di pusat (KIS) belum dilakukan, masih pembahasan. Sementara Kota Semarang sudah berani meluncurkan (KSS),” ucapnya. Imam khawatir pengguna KSS akan tercantum juga di KIS yang sama-sama dibiayai oleh negara.
M abduh
(ars)
