90.000 Rumah di DIY Tidak Layak Huni
90.000 Rumah di DIY Tidak Layak Huni
A
A
A
BANTUL - Sebanyak 90.000 rumah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinyatakan tidak layak huni, 18 ribu di antaranya berada di Kabupaten Bantul.
Pemerintah DIY sendiri mengaku, tidak bisa berbuat banyak mengurangi angka rumah tidak layak huni tersebut, karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DIY Rani Syamsinarri mengakui, masih banyak rumah di DIY yang belum layak huni. Hal ini karena kemampuan masyarakat yang masih kurang mampu membangun rumah layak huni, sesuai dengan standar hidup sehat yang disyaratkan oleh pemerintah.
"Hampir semua dari mereka yang memiliki rumah tidak layak huni berasal dari keluarga tidak mampu. Kemampuan pemerintah sendiri hanya mampu membangun sekitar 5.000 rumah layak huni,” ujarnya, kepada wartawan, Jumat (31/10/2014).
Hingga akhir tahun ini, masih ada sekitar 85.000 rumah tidak layak huni yang memerlukan uluran tangan pemerintah, dan donator untuk membangunnya menjadi layak huni.
"Untuk mengatasi rumah tidak layak huni ini, pemerintah tidak bisa berjalan sendirian, karena memerlukan bantuan dari pihak lain. Ke depan, kami yakin mampu mengatasi rumah tidak layak huni tersebut," ungkapnya.
Salah satu angin segar itu adalah diberlakukannya Undang-undang Keistimewaan (UUK). Dengan UU itu, pihaknya bisa mengalokasikan sebagian dana keistimewaan (Danais) untuk pembangunan rumah tidak layak huni.
“Dananya bisa diambilkan dari sisi Budaya Hidup Sehat (BHS) dengan menciptakan rumah sehat yang diisi fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) sesuai dengan standar hidup sehat,” paparnya.
Untuk saat ini, pihaknya hanya mengandalkan pemberian bantuan dana dari Kementrian Perumahan Rakyat hingga bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan dengan sasaran rumah tidak layak huni tersebut.
Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Sumarno Prs mengakui, pihaknya masih memiliki pekerjaan rumah mengurangi jumlah rumah tidak layak huni tersebut. Karena ternyata Bantul merupakan kabupaten dengan angka rumah tidak layak huni paling tinggi.
"Untuk mengurangi jumlah tersebut, kami akan melakukan percepatan pembangunan rumah-rumah tidak layak huni dengan koordinasi antar lembaga. Kami harap, sedikit demi sedikit masyarakat akan memiliki rumah layak huni,” pungkasnya.
Pemerintah DIY sendiri mengaku, tidak bisa berbuat banyak mengurangi angka rumah tidak layak huni tersebut, karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DIY Rani Syamsinarri mengakui, masih banyak rumah di DIY yang belum layak huni. Hal ini karena kemampuan masyarakat yang masih kurang mampu membangun rumah layak huni, sesuai dengan standar hidup sehat yang disyaratkan oleh pemerintah.
"Hampir semua dari mereka yang memiliki rumah tidak layak huni berasal dari keluarga tidak mampu. Kemampuan pemerintah sendiri hanya mampu membangun sekitar 5.000 rumah layak huni,” ujarnya, kepada wartawan, Jumat (31/10/2014).
Hingga akhir tahun ini, masih ada sekitar 85.000 rumah tidak layak huni yang memerlukan uluran tangan pemerintah, dan donator untuk membangunnya menjadi layak huni.
"Untuk mengatasi rumah tidak layak huni ini, pemerintah tidak bisa berjalan sendirian, karena memerlukan bantuan dari pihak lain. Ke depan, kami yakin mampu mengatasi rumah tidak layak huni tersebut," ungkapnya.
Salah satu angin segar itu adalah diberlakukannya Undang-undang Keistimewaan (UUK). Dengan UU itu, pihaknya bisa mengalokasikan sebagian dana keistimewaan (Danais) untuk pembangunan rumah tidak layak huni.
“Dananya bisa diambilkan dari sisi Budaya Hidup Sehat (BHS) dengan menciptakan rumah sehat yang diisi fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) sesuai dengan standar hidup sehat,” paparnya.
Untuk saat ini, pihaknya hanya mengandalkan pemberian bantuan dana dari Kementrian Perumahan Rakyat hingga bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan dengan sasaran rumah tidak layak huni tersebut.
Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Sumarno Prs mengakui, pihaknya masih memiliki pekerjaan rumah mengurangi jumlah rumah tidak layak huni tersebut. Karena ternyata Bantul merupakan kabupaten dengan angka rumah tidak layak huni paling tinggi.
"Untuk mengurangi jumlah tersebut, kami akan melakukan percepatan pembangunan rumah-rumah tidak layak huni dengan koordinasi antar lembaga. Kami harap, sedikit demi sedikit masyarakat akan memiliki rumah layak huni,” pungkasnya.
(san)
Explore More