Tolak BBM Naik, Ribuan Buruh di Jombang Turun ke Jalan
Kamis, 30 Oktober 2014 - 11:32 WIB
Tolak BBM Naik, Ribuan Buruh di Jombang Turun ke Jalan
A
A
A
JOMBANG - Ribuan buruh di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, turun ke jalan menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut buruh, kebijakan itu hanya akan membuat nasib rakyat miskin dan buruh semakin sengsara.
Ribuan buruh ini, berasal dari berbagai perusahaan. Massa mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten Jombang. Sambil membentangkan poster, aktivis buruh berorasi mengecam kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM.
Bagi buruh, kenaikan harga BBM merupakan bukti ketidakberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Akibat aksi ini, Jalan Raya Wahid Hahsyim, di pusat Kota Jombang, tertutup total.
Aparat kepolisian terpaksa mengalihkan arus lalu lintas ke arah lain. Selain menolak kenaikan harga BBM, para buruh juga menuntut pemerintah menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang dari sebelumnya Rp1,5 juta, menjadi Rp2,180 juta.
Dengan berbagai kenaikan yang akan terjadi, seperti kenaikan harga BBM, kenaikan listrik, dan kenaikan harga sembako, upah sebesar Rp1,5 juta sudah tidak cukup untuk memenuhi standar hidup layak.
Hingga berita ini diturunkan, aksi buruh masih terus berlangsung di depan Pemkab Jombang.
Ribuan buruh ini, berasal dari berbagai perusahaan. Massa mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten Jombang. Sambil membentangkan poster, aktivis buruh berorasi mengecam kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM.
Bagi buruh, kenaikan harga BBM merupakan bukti ketidakberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Akibat aksi ini, Jalan Raya Wahid Hahsyim, di pusat Kota Jombang, tertutup total.
Aparat kepolisian terpaksa mengalihkan arus lalu lintas ke arah lain. Selain menolak kenaikan harga BBM, para buruh juga menuntut pemerintah menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang dari sebelumnya Rp1,5 juta, menjadi Rp2,180 juta.
Dengan berbagai kenaikan yang akan terjadi, seperti kenaikan harga BBM, kenaikan listrik, dan kenaikan harga sembako, upah sebesar Rp1,5 juta sudah tidak cukup untuk memenuhi standar hidup layak.
Hingga berita ini diturunkan, aksi buruh masih terus berlangsung di depan Pemkab Jombang.
(san)
