Atasi Kemacetan Transportasi Harus Terintegrasi
Kamis, 23 Oktober 2014 - 00:08 WIB
Atasi Kemacetan Transportasi Harus Terintegrasi
A
A
A
DEPOK - Pembangunan transportasi publik yang baik dan terintegrasi menjadi kunci utama atasi kemacetan. Antara transportasi bus dan kereta harus terintegrasi.
Hal itu disampaikan oleh pakar manajemen inovasi dari Universitas Indonesia (UI) Mohammed Ali Berawi. Sehingga, kata dia, masyarakat yang ingin menggunakan transportasi umum tidaklah kesulitan.
"Akses menuju transportasi publik itu harus terintegrasi dengan baik. Dengan demikian, maka masyarakat bisa dengan sadar beralih menggunakan transportasi umum," kata Ale, sapaan akrabnya di Depok, Rabu 22 Oktober 2014.
Dia menegaskan, mengurangi kemacetan sama artinya dengan pengurangan mobilitas kendaraan yang melintas. Maka, kata dia, kebijakan yang diambil oleh pemerintah pun harus yang berpihak pada pengguna transportasi umum dan pejalan kaki, bukan pada pengendara bermotor.
Dia menyarankan, agar dilakukan pengurangan volume jalan dan memperbesar pedestrian untuk pejalan kaki. Diakuinya, hal itu akan menjadi polemik karena dianggap membuat masalah baru.
"Enggak apa-apa (jadi polemik). Memang harus ada konsistensi kebijakan terhadap infrastruktur sarana publik. Kebijakan yang diambil harus holistik," tegasnya.
Hal itu disampaikan oleh pakar manajemen inovasi dari Universitas Indonesia (UI) Mohammed Ali Berawi. Sehingga, kata dia, masyarakat yang ingin menggunakan transportasi umum tidaklah kesulitan.
"Akses menuju transportasi publik itu harus terintegrasi dengan baik. Dengan demikian, maka masyarakat bisa dengan sadar beralih menggunakan transportasi umum," kata Ale, sapaan akrabnya di Depok, Rabu 22 Oktober 2014.
Dia menegaskan, mengurangi kemacetan sama artinya dengan pengurangan mobilitas kendaraan yang melintas. Maka, kata dia, kebijakan yang diambil oleh pemerintah pun harus yang berpihak pada pengguna transportasi umum dan pejalan kaki, bukan pada pengendara bermotor.
Dia menyarankan, agar dilakukan pengurangan volume jalan dan memperbesar pedestrian untuk pejalan kaki. Diakuinya, hal itu akan menjadi polemik karena dianggap membuat masalah baru.
"Enggak apa-apa (jadi polemik). Memang harus ada konsistensi kebijakan terhadap infrastruktur sarana publik. Kebijakan yang diambil harus holistik," tegasnya.
(mhd)
