3.000 warga Blitar Tak Punya Jamban
Rabu, 22 Oktober 2014 - 19:17 WIB
3.000 warga Blitar Tak Punya Jamban
A
A
A
BLITAR - Sebanyak 3.000 warga miskin di Kabupaten Blitar, belum memiliki tempat pembuangan air besar (jamban). Hingga kini, sebagian besar warga yang bermukim di sepuluh kecamatan tersebut, masih mengandalkan sungai dan pekarangan rumah sebagai septik tank alam.
"Pemkab Blitar telah mengalokasikan anggaran Rp3 miliar untuk mengatasi persoalan jamban. Ini merupakan program jambanisasi 2014 yang diberikan kepada warga miskin," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kuspardani, Rabu (22/10/2014).
Sepuluh kecamatan dengan 3.000 penduduk tersebut, diantaranya Kecamatan Wlingi, Sutojayan, Kademangan, Wonotirto, Srengat, Ponggok, Sanankulon, Nglegok, Garum, dan Kanigoro. Setiap unit jamban, dinas mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 juta.
"Bantuan yang diberikan, berupa material bangunan. Pengerjaanya yang kita kontrol hingga tuntas. Karena menyangkut standarisasi kesehatan," jelasnya.
Seperti diketahui, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah warga miskin di Kabupaten Blitar mencapai 78 ribu lebih. Berdasarkan angka tersebut, Kusparadani meyakini jumlah warga miskin yang belum memiliki jamban dimungkinkan lebih besar lagi. "Karenanya program jamban ini dilakukan secara bertahap," ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Maskur berharap, program jambanisasi bisa tepat sasaran. Sebab jamban merupakan kebutuhan mendasar.
“Sebab bisa saja dalam satu keluarga ada beberapa KK dan sudah memiliki jamban. Karenanya bisa dialihkan kepada warga miskin yang sama sekali belum memiliki,” pungkasnya.
"Pemkab Blitar telah mengalokasikan anggaran Rp3 miliar untuk mengatasi persoalan jamban. Ini merupakan program jambanisasi 2014 yang diberikan kepada warga miskin," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kuspardani, Rabu (22/10/2014).
Sepuluh kecamatan dengan 3.000 penduduk tersebut, diantaranya Kecamatan Wlingi, Sutojayan, Kademangan, Wonotirto, Srengat, Ponggok, Sanankulon, Nglegok, Garum, dan Kanigoro. Setiap unit jamban, dinas mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 juta.
"Bantuan yang diberikan, berupa material bangunan. Pengerjaanya yang kita kontrol hingga tuntas. Karena menyangkut standarisasi kesehatan," jelasnya.
Seperti diketahui, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah warga miskin di Kabupaten Blitar mencapai 78 ribu lebih. Berdasarkan angka tersebut, Kusparadani meyakini jumlah warga miskin yang belum memiliki jamban dimungkinkan lebih besar lagi. "Karenanya program jamban ini dilakukan secara bertahap," ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Maskur berharap, program jambanisasi bisa tepat sasaran. Sebab jamban merupakan kebutuhan mendasar.
“Sebab bisa saja dalam satu keluarga ada beberapa KK dan sudah memiliki jamban. Karenanya bisa dialihkan kepada warga miskin yang sama sekali belum memiliki,” pungkasnya.
(san)
