Walhi: Hutan di Riau Kritis
Kamis, 16 Oktober 2014 - 18:50 WIB
Walhi: Hutan di Riau Kritis
A
A
A
PEKANBARU - Setiap tahun, keberadaan hutan dan lahan terbuka hijau di Riau berkurang akibat kebakaran. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau mencatat, sedikitnya 160.000 hektare hutan Riau musnah per tahun. Penyebabnya, selain kebakaran, juga akibat alih fungsi lahan perambahan.
"Setiap tahun, ratusan ribu hektare hutan Riau hilang. Saat ini kondisi hutan Riau krisis," kata Direktur Eksekutif Walhi Riau Rico, Kamis (16/10/2014).
Menurut Rico, kebakaran hutan dan lahan di Riau sudah terjadi sejak 1997. Artinya, sudah 17 tahun bencana asap terus berulang setiap tahun. Bahkan, dalam setahun bisa terjadi dua kali.
”Pada 2013, kami melaporkan ratusan perusahaan di Riau yang terindikasi membakar lahan. Karena kami temukan daerah konsesi mereka terbakar. Karena memang cara efektif membuka lahan adalah dengan membakar," tandasnya.
Namun, dari ratusan perusahaan yang dilaporkan, hanya delapan yang diproses hukum. "Itu pun cuma satu yang saat ini jelas proses hukumnya, yakni perusahaan sawit asal Malaysia, PT Adei Plantation," ujarnya.
Rico menilai, pemerintah kurang serius menangani kebakaran hutan dan lahan. "Yang hanya dilakukan pemerintah adalah menyelesaikan sektor hilir, yakni usaha memadamkan api. Padahal pemadamannya memakan dana cukup mahal, sampai ratusan miliar dan ini menggunakan uang rakyat," imbuhnya.
Seharusnya, kata dia, pemerintah melihat sektor hulu, yakni mencari penyebab kebakaran. "Seharusnya pemerintah tegas pada perusahaan, bagi siapa perusahaan yang tidak menjaga kawasannya, harus dicabut izinnya. Jika tidak, sampai kapan pun tidak ada penyelesaian," tukasnya.
Akibat kebakaran hutan, Rico memperkirakan kawasan hutan lindung di Riau tinggal 1 juta hektare.
"Setiap tahun, ratusan ribu hektare hutan Riau hilang. Saat ini kondisi hutan Riau krisis," kata Direktur Eksekutif Walhi Riau Rico, Kamis (16/10/2014).
Menurut Rico, kebakaran hutan dan lahan di Riau sudah terjadi sejak 1997. Artinya, sudah 17 tahun bencana asap terus berulang setiap tahun. Bahkan, dalam setahun bisa terjadi dua kali.
”Pada 2013, kami melaporkan ratusan perusahaan di Riau yang terindikasi membakar lahan. Karena kami temukan daerah konsesi mereka terbakar. Karena memang cara efektif membuka lahan adalah dengan membakar," tandasnya.
Namun, dari ratusan perusahaan yang dilaporkan, hanya delapan yang diproses hukum. "Itu pun cuma satu yang saat ini jelas proses hukumnya, yakni perusahaan sawit asal Malaysia, PT Adei Plantation," ujarnya.
Rico menilai, pemerintah kurang serius menangani kebakaran hutan dan lahan. "Yang hanya dilakukan pemerintah adalah menyelesaikan sektor hilir, yakni usaha memadamkan api. Padahal pemadamannya memakan dana cukup mahal, sampai ratusan miliar dan ini menggunakan uang rakyat," imbuhnya.
Seharusnya, kata dia, pemerintah melihat sektor hulu, yakni mencari penyebab kebakaran. "Seharusnya pemerintah tegas pada perusahaan, bagi siapa perusahaan yang tidak menjaga kawasannya, harus dicabut izinnya. Jika tidak, sampai kapan pun tidak ada penyelesaian," tukasnya.
Akibat kebakaran hutan, Rico memperkirakan kawasan hutan lindung di Riau tinggal 1 juta hektare.
(lis)
