Jokowi-Ahok Juga Gagal dalam Pencapaian PAD
Kamis, 16 Oktober 2014 - 03:39 WIB
Jokowi-Ahok Juga Gagal dalam Pencapaian PAD
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menilai kegagalan Jokowi-Ahok dalam memimpin Ibu Kota tak hanya sebatas di e-Budgeting saja.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman menilai, hampir semua lini yang tidak menunjukkan keberhasilan.
Sebagai contoh untuk pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak Rp32,5 triliun tidak bisa tercapai 100%.
Kemudian, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang ditargetkan Rp6,4 triliun dan pajak kendaraan bermotor (PKB) menurun sampai 11%.
Sedangkan targetnya Rp5,15 triliun. Termasuk juga pajak reklame.
"Pemicunya orang Jakarta beli kendaraan di luar Jakarta, seperti di Tangerang, Bekasi dan Depok. Beli di sana pelat nomor tetap B. Kendaraan itu dibawa ke Jakarta. Pajaknya diterima di daerah lain," sebutnya.
Dia melihat setahun terakhir Jokowi tidak terlalu fokus memimpin Jakarta, karena pada awal tahun disibukkan dengan proses kampanye pemilihan presiden (Pilpres).
Otomatis kendali daerah dipegang oleh Basuki Tjahaja Purnama.
Ternyata gaya kepemimpinan orang nomor dua di Pemprov DKI itu lebih banyak menonjolkan kemarahan, memaki-maki bawahan dan lain sebagainya.
Wakil Gubernur DKI itu tidak memiliki sifat perlindungan terhadap anak buahnya.
"Di lelang jabatan yang dilakukan ada dinas yang tidak mau didaftar oleh PNS DKI Jakarta, itu di Dinas PU dan Dinas Pendidikan. Ketiadaan itu karena tidak ada perlindungan dari pimpinan," tandasnya.
Dia menyarankan Ahok yang nantinya akan menjadi Gubernur Jakarta harus menghilangkan sikap tempramental itu.
Bila tidak, Ahok tidak akan mendapat dukungan dari bawahannya.
"Pemimpin itu harus mengayomi dan melindungi supaya program kerja daerah terlaksana dengan baik," pungkas mantan Dirut PD Pasar Jaya itu.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman menilai, hampir semua lini yang tidak menunjukkan keberhasilan.
Sebagai contoh untuk pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak Rp32,5 triliun tidak bisa tercapai 100%.
Kemudian, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang ditargetkan Rp6,4 triliun dan pajak kendaraan bermotor (PKB) menurun sampai 11%.
Sedangkan targetnya Rp5,15 triliun. Termasuk juga pajak reklame.
"Pemicunya orang Jakarta beli kendaraan di luar Jakarta, seperti di Tangerang, Bekasi dan Depok. Beli di sana pelat nomor tetap B. Kendaraan itu dibawa ke Jakarta. Pajaknya diterima di daerah lain," sebutnya.
Dia melihat setahun terakhir Jokowi tidak terlalu fokus memimpin Jakarta, karena pada awal tahun disibukkan dengan proses kampanye pemilihan presiden (Pilpres).
Otomatis kendali daerah dipegang oleh Basuki Tjahaja Purnama.
Ternyata gaya kepemimpinan orang nomor dua di Pemprov DKI itu lebih banyak menonjolkan kemarahan, memaki-maki bawahan dan lain sebagainya.
Wakil Gubernur DKI itu tidak memiliki sifat perlindungan terhadap anak buahnya.
"Di lelang jabatan yang dilakukan ada dinas yang tidak mau didaftar oleh PNS DKI Jakarta, itu di Dinas PU dan Dinas Pendidikan. Ketiadaan itu karena tidak ada perlindungan dari pimpinan," tandasnya.
Dia menyarankan Ahok yang nantinya akan menjadi Gubernur Jakarta harus menghilangkan sikap tempramental itu.
Bila tidak, Ahok tidak akan mendapat dukungan dari bawahannya.
"Pemimpin itu harus mengayomi dan melindungi supaya program kerja daerah terlaksana dengan baik," pungkas mantan Dirut PD Pasar Jaya itu.
(whb)
