DKI Gagal Terapkan e-Budgeting
Kamis, 16 Oktober 2014 - 00:25 WIB
DKI Gagal Terapkan e-Budgeting
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mengakui kegagalan penerapan e-Budgeting atau sistem pengaturan anggaran secara elektronik.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuturkan, banyak program untuk merealisasikan visi misi belum selesai.
Di antaranya reformasi birokrasi, sistem remunerasi, aturan hukum membuat sistem untuk mengurangi jumlah pegawai, dan sebagainya.
Program itu baru kelihatan hasilnya tahun mendatang.
"Dan yang pasti dua tahun ini sistem e-Budgeting gagal, terlalu lelet terlaksana," ungkap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/10/2014).
Ahok berpendapat kegagalan sistem e-Budgeting dipicu oleh unsur kesengajaan dari oknum PNS yang bertugas untuk menyusun anggaran.
Oknum PNS itu, lanjut Ahok, tidak sanggup melakukan sistem transparansi anggaran tersebut.
Banyak PNS yang terkait dalam pembahasan anggaran kaget menjalankan pola pengaturan dan pengawasan keuangan itu.
"Mereka diduga tidak mampu menyusun satuan anggaran dalam setiap pembuatan rancangan anggaran," ujarnya.
Sebagai contoh, bentuk karut marut pengelolaan keuangan oleh birokrat di Jakarta, yakni melakukan pengadaan truk sampah di Dinas Kebersihan.
Padahal sebelumnya pengadaan di 2014 itu tidak akan dilakukan secara lelang tapi pembelian secara e-catalog oleh ULP di Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Ternyata ketika akan melakukan pembayaran ke pemegang merek kendaraan, truk yang dibeli tidak bisa dibayarkan.
Anggaran di Dinas Kebersihan mengalami kekurangan Rp11 miliar.
Itu terjadi usai pembahasan APBD perubahan 2014.
"Mestinya pada pembahasan APBD Perubahan uangnya berkurang sebesar Rp11 miliar. Akibatnya kita masih terutang (dengan pemegang merek mobil)," ungkapnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuturkan, banyak program untuk merealisasikan visi misi belum selesai.
Di antaranya reformasi birokrasi, sistem remunerasi, aturan hukum membuat sistem untuk mengurangi jumlah pegawai, dan sebagainya.
Program itu baru kelihatan hasilnya tahun mendatang.
"Dan yang pasti dua tahun ini sistem e-Budgeting gagal, terlalu lelet terlaksana," ungkap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/10/2014).
Ahok berpendapat kegagalan sistem e-Budgeting dipicu oleh unsur kesengajaan dari oknum PNS yang bertugas untuk menyusun anggaran.
Oknum PNS itu, lanjut Ahok, tidak sanggup melakukan sistem transparansi anggaran tersebut.
Banyak PNS yang terkait dalam pembahasan anggaran kaget menjalankan pola pengaturan dan pengawasan keuangan itu.
"Mereka diduga tidak mampu menyusun satuan anggaran dalam setiap pembuatan rancangan anggaran," ujarnya.
Sebagai contoh, bentuk karut marut pengelolaan keuangan oleh birokrat di Jakarta, yakni melakukan pengadaan truk sampah di Dinas Kebersihan.
Padahal sebelumnya pengadaan di 2014 itu tidak akan dilakukan secara lelang tapi pembelian secara e-catalog oleh ULP di Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Ternyata ketika akan melakukan pembayaran ke pemegang merek kendaraan, truk yang dibeli tidak bisa dibayarkan.
Anggaran di Dinas Kebersihan mengalami kekurangan Rp11 miliar.
Itu terjadi usai pembahasan APBD perubahan 2014.
"Mestinya pada pembahasan APBD Perubahan uangnya berkurang sebesar Rp11 miliar. Akibatnya kita masih terutang (dengan pemegang merek mobil)," ungkapnya.
(whb)
