Kekerasan Siswa SD di Bukittinggi, DPRD Temukan Kejanggalan

BUKITTINGGI - Anggota DPRD Kota Bukittinggi menemukan sejumlah kejanggalan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap salah seorang siswa SD Trisula Perwari.

Kejanggalan tersebut di antaranya pernyataan berbeda dari kepala sekolah tentang keberadaan guru agama saat kejadian penganiayaan berlangsung, serta perbedaan kenyataan insiden yang terjadi. Sebab, sebelumnya disebut hanya main-main. Padahal, kenyataannya terjadi aksi penganiayaan.

Senin (13/10/2014) pagi, anggota DPRD Kota Bukittinggi mendatangi SD Trisula Perwari, tempat aksi kekerasan terhadap seorang murid SD perempuan di sekolah ini terjadi. Saat meminta keterangan dari kepala sekolah, sejumlah anggota DPRD ini menemukan beberapa kejanggalan dan perbedaan kronologi yang disampaikan.

Kasus pemukulan terhadap DAN (12 tahun), pelajar SD Trisula Perwari ini oleh rekan-rekannya disebut terjadi saat jam pelajaran berlangsung dan diduga diketahui oleh guru mata pelajaran saat itu.

Guru berinisial D diduga berada di tempat kejadian ketika pemukulan itu terjadi. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekolah SD Trisula Perwari Bukittinggi Evawani Sofia ke anggota DPRD.

Salah seorang anggota DPRD Kota Bukittinggi Nur Idris (Fraksi PAN) mengatakan, hal ini berbeda dengan penjelasan Evawani sehari sebelumnya saat pertemuan di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi. Saat itu, Evawani menyatakan bahwa guru mata pelajaran tersebut tidak ada di sana.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan salah seorang pelajar saat ditanyai Nur Idris bahwa tidak ada guru di dalam ruangan. Saat penyiksaan terhadap DAN, guru tersebut sedang keluar dipanggil kepala sekolah ke ruangannya.

"Kami belum dapat menyimpulkan, karena kami datang hari ini berdasarkan pada adanya media massa yang melaporkan hari ini. Sebelumnya DPRD sudah melakukan investigasi ke sekolah ini, namun penjelasannya berbeda dengan kejadian yang sudah terungkap di media massa, berbedanya dulu kepada Dewan yang datang kemari dikatakan bahwa itu hanya main-main saja," kata Nur Idris.

Aksi penyiksaan pelajar perempuan yang disebut oleh kepala sekolah sebagai aksi main-main sangat disayangkan Dewan. Sebab kenyataannya seperti yang terekam oleh kamera ponsel adalah aksi bullying.

"Tidak ada istilah anak nakal, yang ada itu kita salah mengasuh, salah membuat kebijakan atau belum tepat pemerintah daerah membuat kebijakan terutama soal Bukittinggi dengan pendidikan berkarakter. Kita akan tuntut itu, pendidikan berkarakter yang sekarang didengung-dengungkan oleh dinas pendidikan ini."

Agar kronologi sebenarnya terungkap, anggota DPRD Bukittinggi akan memanggil semua pihak terkait untuk memperjelasnya.