Kesehatan Reproduksi Masuk Kurikulum Khusus

KULONPROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo resmi memasukkan materi kesehatan reproduksi ke dalam muatan khusus pelajaran Pendidikan Jasmani dan Oahraga dari jenjang SD hingga SMA/SMK.

Materi ini terintegrasi dengan materi kesehatan umum, dan kesehatan reproduksi.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, mengatakan materi ini sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak dan remaja mengenai masalah kesehatan reproduksi.

Bukan itu saja, pelajaran ini juga jadi benteng penting bagi masa depan anak-anak. Para tokoh agama harus ikut mengawal pelaksanaan pendidikan kesehatan.

"Para tokoh agama harus berpartisipasi aktif karena benteng keimanan dikaitkan dengan kesehatan reproduksi remaja saat ini," ujar Hasto saat memberikan sambutan dalam soft launching di Gedung Kaca, Komplek Pemkab Kulon Progo, Jumat (10/10/2014).

Begitu juga para guru juga harus bisa menyampaikan materi pendidikan ke anak didik terkait kesehatan umum dan kesehatan reproduksi. “Banyak kesehatan reproduksi yang bukan seksualitas,” jelasnya. Semua pihak juga bisa ikut memberikan masukan berupa saran agar pelaksanaanya bisa lebih baik. Tentu harapannya akan memberikan dampak positif kepada peserta didik.

Diantara kesehatan yang perlu diketahui guru dan anak didik, seperti jika ada anak laki-laki testisnya hanya satu, dan satunya tidak turun, maka saat dewasa akan jadi kanker. Anak yang sakit gondogen, jika lama tidak sembuh-sembuh, maka akan dapat membuat mandul. Pada anak perempuan, semakin tua awal menstruasi anak, maka semakin cepat menopause saat dewasa.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, Sumarsana mengatakan, masa anak-anak dapat menjadi periode kritis dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Jangan sampai mereka mengalami gangguan kesehatan yang berdampak serius bagi kehidupan selanjutnya. Integrasi Pendidikan Kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi dalam kurikulum pendidikan khusus ini, merupakan upaya Pemkab Kulon Progo dalam menyiapkan SDM sebagai Generasi Emas Indonesia Tahun 2045.

“Materi kesehatan, dibawah kendali lagsung pak Bupati, yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan, dan melibatkan ahli hingga tokoh masyaraka,” ujar Sumarsana.