DPRD Bangkalan Didesak Terbitkan Perda Inisiatif BPKKJS
Senin, 29 September 2014 - 08:47 WIB
DPRD Bangkalan Didesak Terbitkan Perda Inisiatif BPKKJS
A
A
A
BANGKALAN - DPRD Kabupaten Bangkalan, Jatim, didesak menerbitkan Perda inisiatif pembentukan Badan Pengembangan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (BPKKJS).
Keberadaan BPKKJS sangat dibutuhkan masyarakat Madura, khususnya Bangkalan. Sebab, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) selama ini dinilai kurang maksimal dalam mengembangkan Madura, terutama di kaki Jembatan Suramadu.
Hingga detik ini, belum ada pertumbuhan industrialisasi di kawasan kaki Jembatan Suramadu. Padahal, Jembatan Suramadu sudah beroperasi sejak 10 Juni 2009. Jika BPWS mampu melaksanakan tugas dengan baik, dipastikan sekarang sudah banyak bermunculan industri yang bisa menyerap tenaga kerja lokal.
Jika sudah begitu, secara otomatis akan mengurangi angka pengangguran di masyarakat. Tapi, kondisi di lapangan berbeda. Keberadaan Jembatan Suramadu belum bisa mendongkrak roda perekonominan warga, hanya sebatas memperlancar arus transportasi.
"Kami mendesak pada Dewan segera menerbitkan perda yang mengatur tentang terbentuknya BPKKJS. Supaya pembangunan di kawasan kaki Suramadu sisi Madura bisa berjalan," terang Pembina LSM Leksdam Aliman Haris, Senin (29/9/2014).
Menurut Aliman, keberadaan BPKKJS sangat dibutuhkan masyarakat. Sebab, lembaga yang ditunjuk pemerintah pusat untuk mengembangkan kawasan kaki Jembatan Suramadu tidak bekerja secara maksimal. Buktinya, belum ada pembangunan di kaki Suramadu.
"Bahkan antara saat diresmikan enam tahun silam dengan sekarang nyaris tidak ada bedanya. Belum ada pabrik yang berdiri di kawasan Suramadu. Akibatnya, angka pengangguran masih tinggi," jelasnya.
Berbeda, sambung Aliman, kalau BPKKJS dibentuk. Diperkirakan pembangunan di kaki Suramadu akan tumbuh dan para investor akan masuk. Sebab, BPKKJS tersebut konsen untuk membangun Bangkalan.
"Kami berharap perda inisiatif itu segera dibuat dan diterbitkan. Selanjutnya dilaksanakan agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat drastis. Jika begini terus, kasihan masyarakat," tandas mantan anggota DPRD Bangkalan itu.
Keberadaan BPKKJS sangat dibutuhkan masyarakat Madura, khususnya Bangkalan. Sebab, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) selama ini dinilai kurang maksimal dalam mengembangkan Madura, terutama di kaki Jembatan Suramadu.
Hingga detik ini, belum ada pertumbuhan industrialisasi di kawasan kaki Jembatan Suramadu. Padahal, Jembatan Suramadu sudah beroperasi sejak 10 Juni 2009. Jika BPWS mampu melaksanakan tugas dengan baik, dipastikan sekarang sudah banyak bermunculan industri yang bisa menyerap tenaga kerja lokal.
Jika sudah begitu, secara otomatis akan mengurangi angka pengangguran di masyarakat. Tapi, kondisi di lapangan berbeda. Keberadaan Jembatan Suramadu belum bisa mendongkrak roda perekonominan warga, hanya sebatas memperlancar arus transportasi.
"Kami mendesak pada Dewan segera menerbitkan perda yang mengatur tentang terbentuknya BPKKJS. Supaya pembangunan di kawasan kaki Suramadu sisi Madura bisa berjalan," terang Pembina LSM Leksdam Aliman Haris, Senin (29/9/2014).
Menurut Aliman, keberadaan BPKKJS sangat dibutuhkan masyarakat. Sebab, lembaga yang ditunjuk pemerintah pusat untuk mengembangkan kawasan kaki Jembatan Suramadu tidak bekerja secara maksimal. Buktinya, belum ada pembangunan di kaki Suramadu.
"Bahkan antara saat diresmikan enam tahun silam dengan sekarang nyaris tidak ada bedanya. Belum ada pabrik yang berdiri di kawasan Suramadu. Akibatnya, angka pengangguran masih tinggi," jelasnya.
Berbeda, sambung Aliman, kalau BPKKJS dibentuk. Diperkirakan pembangunan di kaki Suramadu akan tumbuh dan para investor akan masuk. Sebab, BPKKJS tersebut konsen untuk membangun Bangkalan.
"Kami berharap perda inisiatif itu segera dibuat dan diterbitkan. Selanjutnya dilaksanakan agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat drastis. Jika begini terus, kasihan masyarakat," tandas mantan anggota DPRD Bangkalan itu.
(zik)
