Tangerang Pasrah Bantuan Rp100 M Ditolak DPRD DKI
Rabu, 24 September 2014 - 04:06 WIB
Tangerang Pasrah Bantuan Rp100 M Ditolak DPRD DKI
A
A
A
TANGERANG - Pemkot Tanggerang pasrah dengan ditolaknya bantuan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp100 miliar oleh DPRD DKI Jakarta. Karena, bantuan itu dinilai sangat berarti untuk pembangunan daerah sebagai mitra ibu kota.
"Itu kewenangan di Pemerintah DKI. Tapi rasanya saya pikir, DPRD DKI harus bisa melihat penyelesaian masalah kongkret, yang ini diselesaikan untuk kepentingan DKI sendiri," kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang, Selasa 23 September 2014.
Menurut Arief, DKI tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya tanpa daerah sekitar seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). Maka itu, DKI harus bersinergi dengan wilayah sekitarnya.
"Ya dengan cara bekerjasama dengan daerah sekitar. Makanya kita ini disebut daerah mitra, bukan daerah penunjang," terangnya.
Mengingat ABPD Kota Tangerang yang terbatas, kata Arief, pemkot tidak bisa hanya mengandalkan semua anggaran daerah untuk mengatasi masalah yang ada. "APBD masih kita andalkan untuk prioritas kebutuhan dasar," katanya.
Menurut Arief, jika bantuan tersebut diberikan, nantinya akan di inventarisir masalah-masalah yang akan diprioritaskan untuk diselesaikan.
Misalnya, kemacetan di Jalur Ciledug-Blok M, banjir di Daan Mogot. Karena meluapnya Situ Cipondoh yang dibuang melalui Maulana Hasanudin ke sungai Mookervart, Tol Cipondoh-Sunter, banjir di kali Cantiga di perbatasan Karang Tengah dengan Meruya.
"Masalah ini saling berhubungan, yang terjadi di DKI disebabkan Kota Tangerang dan yang terjadi di Kota Tangerang disebabkan DKI. Masalah-masalah itu akan kita identifikasi, dan dari anggaran itu mana yang akan diprioritaskan SKPD," jelasnya.
"Itu kewenangan di Pemerintah DKI. Tapi rasanya saya pikir, DPRD DKI harus bisa melihat penyelesaian masalah kongkret, yang ini diselesaikan untuk kepentingan DKI sendiri," kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang, Selasa 23 September 2014.
Menurut Arief, DKI tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya tanpa daerah sekitar seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). Maka itu, DKI harus bersinergi dengan wilayah sekitarnya.
"Ya dengan cara bekerjasama dengan daerah sekitar. Makanya kita ini disebut daerah mitra, bukan daerah penunjang," terangnya.
Mengingat ABPD Kota Tangerang yang terbatas, kata Arief, pemkot tidak bisa hanya mengandalkan semua anggaran daerah untuk mengatasi masalah yang ada. "APBD masih kita andalkan untuk prioritas kebutuhan dasar," katanya.
Menurut Arief, jika bantuan tersebut diberikan, nantinya akan di inventarisir masalah-masalah yang akan diprioritaskan untuk diselesaikan.
Misalnya, kemacetan di Jalur Ciledug-Blok M, banjir di Daan Mogot. Karena meluapnya Situ Cipondoh yang dibuang melalui Maulana Hasanudin ke sungai Mookervart, Tol Cipondoh-Sunter, banjir di kali Cantiga di perbatasan Karang Tengah dengan Meruya.
"Masalah ini saling berhubungan, yang terjadi di DKI disebabkan Kota Tangerang dan yang terjadi di Kota Tangerang disebabkan DKI. Masalah-masalah itu akan kita identifikasi, dan dari anggaran itu mana yang akan diprioritaskan SKPD," jelasnya.
(mhd)
