Tolak Digusur, Pedagang Pasar Inpres Matawai Datangi DPRD
Kamis, 18 September 2014 - 12:33 WIB
Tolak Digusur, Pedagang Pasar Inpres Matawai Datangi DPRD
A
A
A
WAINGAPU - Puluhan pedagang Pasar Inpres Matawai, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT, melakukan aksi demo di gedung DPRD setempat. Aksi demo yang didominasi pedagang ikan dan sayur di pinggiran jalan sekitar area pasar inpres itu menuntut sikap DPRD terkait penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Pedagang Pasar Inpres Matawai menilai penertiban pedagang itu tidak adil dan cenderung memaksakan kehendak. "Kami siap melawan jika nanti Pol PP mau gusur dan tertibkan kami," kata Muhamad S Wungo, juru bicara pedagang itu, saat berdialog dengan sejumlah anggota DPRD Sumba Timur, Kamis (18/9/2014).
Menurut Wungo, dahulu Pasar Inpres Matawai yang dibangun dengan dana Rp18 miliar itu katanya wajib ditempati oleh para pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya. "Namun kenyataannya tidak demikian. Kami disuruh tertib dan masuk dalam pasar, tapi di lain tempat pemerintah dan Pol PP tidak tertibkan pedagang yang jualan di tempat yang bukan peruntukannya," tegasnya.
Para anggota DPRD di antaranya Palulu P. Ndima, Umbu Manggana, dan Josua Maudjawa, menanggapi senada aksi dan keluhan para pedagang itu. Mereka menyatakan telah berulang kali meminta pemerintah untuk bersikap tegas, adil, dan terukur dalam menyelesaikan permasalahan di Pasar Inpres Matawai, sehingga tidak menjadi kian runyam di waktu mendatang.
Sementara Sekretaris Daerah Sumba Timur Juspan Pasande dalam dialog itu menyatakan pada dasarnya beragam upaya sudah dilakukan pemerintah. Namun, memang permasalahan di Pasar Inpres Matawai itu kompleks dan perlu waktu untuk membenahinya.
Pedagang Pasar Inpres Matawai menilai penertiban pedagang itu tidak adil dan cenderung memaksakan kehendak. "Kami siap melawan jika nanti Pol PP mau gusur dan tertibkan kami," kata Muhamad S Wungo, juru bicara pedagang itu, saat berdialog dengan sejumlah anggota DPRD Sumba Timur, Kamis (18/9/2014).
Menurut Wungo, dahulu Pasar Inpres Matawai yang dibangun dengan dana Rp18 miliar itu katanya wajib ditempati oleh para pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya. "Namun kenyataannya tidak demikian. Kami disuruh tertib dan masuk dalam pasar, tapi di lain tempat pemerintah dan Pol PP tidak tertibkan pedagang yang jualan di tempat yang bukan peruntukannya," tegasnya.
Para anggota DPRD di antaranya Palulu P. Ndima, Umbu Manggana, dan Josua Maudjawa, menanggapi senada aksi dan keluhan para pedagang itu. Mereka menyatakan telah berulang kali meminta pemerintah untuk bersikap tegas, adil, dan terukur dalam menyelesaikan permasalahan di Pasar Inpres Matawai, sehingga tidak menjadi kian runyam di waktu mendatang.
Sementara Sekretaris Daerah Sumba Timur Juspan Pasande dalam dialog itu menyatakan pada dasarnya beragam upaya sudah dilakukan pemerintah. Namun, memang permasalahan di Pasar Inpres Matawai itu kompleks dan perlu waktu untuk membenahinya.
(zik)
