970 Karyawan Bentoel Terima PHK Sukarela
Kamis, 11 September 2014 - 09:28 WIB
970 Karyawan Bentoel Terima PHK Sukarela
A
A
A
MALANG - Sebanyak 970 karyawan pabrik rokok Bentoel akhirnya menerima penawaran perusahaan dalam program pengunduran diri sukarela.
Manajer Corporate Affairs Bentoel Group, Winny Soendaroe, mengatakan jumlah itu sudah memenuhi efisiensi yang akan diterapkan perusahaan.
Sebelumnya, mereka ditawari program ini sejak 8 - 10 September 2014. Satu persatu karyawan dari 11 pabrik Sigaret Kretek Mesin milik Bentoel Group mulai mengajukan pengunduran.
Bagi mereka yang tetap memutuskan bekerja akan diberi beban kerja tambahan dari sebelumnya.
Sedangkan mereka yang menerima segera menerima kompensasi pembayaran pesangaon melalui bank pada akhir bulan ini.
"Mereka akan mengikuti pelatihan keuangan dan pelatihan ketrampilan, seperti tata boga, tata busana, dan bengkel," katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang Razali mengatakan, pihaknya akan mengawasi beban kerja baru yang akan diterapkan kepada karyawan yang tetap bekerja.
Sebab, tambahan beban kerja tetap harus sesuai undang-undang ketenagakerjaan. "Jam kerja antara tujuh sampai delapan jam, lebih dari itu dihitung lembur," katanya.
Selain itu, pemberian pelatihan kepada ratusan karyawan juga harus tetap efektif, mengingat tidak semuanya akan menerima pelatihan itu karena masing-masing orang berbeda bakat dan keterampilannya.
Manajer Corporate Affairs Bentoel Group, Winny Soendaroe, mengatakan jumlah itu sudah memenuhi efisiensi yang akan diterapkan perusahaan.
Sebelumnya, mereka ditawari program ini sejak 8 - 10 September 2014. Satu persatu karyawan dari 11 pabrik Sigaret Kretek Mesin milik Bentoel Group mulai mengajukan pengunduran.
Bagi mereka yang tetap memutuskan bekerja akan diberi beban kerja tambahan dari sebelumnya.
Sedangkan mereka yang menerima segera menerima kompensasi pembayaran pesangaon melalui bank pada akhir bulan ini.
"Mereka akan mengikuti pelatihan keuangan dan pelatihan ketrampilan, seperti tata boga, tata busana, dan bengkel," katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang Razali mengatakan, pihaknya akan mengawasi beban kerja baru yang akan diterapkan kepada karyawan yang tetap bekerja.
Sebab, tambahan beban kerja tetap harus sesuai undang-undang ketenagakerjaan. "Jam kerja antara tujuh sampai delapan jam, lebih dari itu dihitung lembur," katanya.
Selain itu, pemberian pelatihan kepada ratusan karyawan juga harus tetap efektif, mengingat tidak semuanya akan menerima pelatihan itu karena masing-masing orang berbeda bakat dan keterampilannya.
(sms)
