Soal ISIS, GP Ansor Minta Pemprov Kaltim Tegas
Soal ISIS, GP Ansor Minta Pemprov Kaltim Tegas
A
A
A
SAMARINDA - Organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Pemerintah Provinsi Kaltim serius memperhatikan sepak terjang gerakan ISIS. Hal ini disampaikan langsung oleh pengurus GP Anshor Kaltim ke Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisyal.
"Sikap kita sudah jelas. Terhadap perkembangan stabilitas politik nasional dan global dengan adanya paham ISIS maka secara tegas kami menolak. Ketika pemerintah daerah menolak kehadiran ISIS di Kaltim, maka GP Ansor juga ikut mendukung aksi penolakan tersebut," kata Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Kaltim Syaparudin, Kamis (14/8/2014).
Dia menjelaskan, dalam pemahaman Ansor, sebagai penganut Islam yang rahmatan lil 'alamin, berkewajiban menyebarkan nilai-nilai kasih sayang dan perdamaian kepada masyarakat dengan tidak membedakan asal usul, suku, bangsa, dan agama. Untuk itu, seluruh struktural Ansor di Kaltim akan mengawal gerakan-gerakan yang merusak kedamaian Kaltim.
"Kita sudah sampaikan sikap kita ini kepada Pemerintah Provinsi Kaltim. Kita minta pemerintah tegas, dan kami akan selalu mengawalnya," tambahnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran GP Ansor Kaltim yang secara tegas menolak kehadiran ideologi ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah). Mukmin menyebut ISIS sangat bertentangan dengan norma-norma Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, serta tidak sejalan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin.
"Apa yang dilakukan GP Ansor sejalan dengan sikap Pemprov Kaltim untuk menolak kehadiran ISIS di Benua Etam. Keberadaan ISIS di Indonesia sudah sangat meresahkan dan sangat wajar jika kita tidak ingin ISIS ada dan berkembang di Kaltim," ujar Mukmin.
Dia pun berpesan, tidak hanya pemerintah daerah bersama dengan jajaran TNI dan Polri saja yang harus aktif menolak kehadiran ISIS di Kaltim. Seluruh organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan seluruh lapisan masyarakat juga mesti melakukan hal sama. Masyarakat harus ikut aktif untuk mencegah penyebaran paham maupun perkembangan organisasi ISIS di lingkungannya masing-masing.
"Sikap kita sudah jelas. Terhadap perkembangan stabilitas politik nasional dan global dengan adanya paham ISIS maka secara tegas kami menolak. Ketika pemerintah daerah menolak kehadiran ISIS di Kaltim, maka GP Ansor juga ikut mendukung aksi penolakan tersebut," kata Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Kaltim Syaparudin, Kamis (14/8/2014).
Dia menjelaskan, dalam pemahaman Ansor, sebagai penganut Islam yang rahmatan lil 'alamin, berkewajiban menyebarkan nilai-nilai kasih sayang dan perdamaian kepada masyarakat dengan tidak membedakan asal usul, suku, bangsa, dan agama. Untuk itu, seluruh struktural Ansor di Kaltim akan mengawal gerakan-gerakan yang merusak kedamaian Kaltim.
"Kita sudah sampaikan sikap kita ini kepada Pemerintah Provinsi Kaltim. Kita minta pemerintah tegas, dan kami akan selalu mengawalnya," tambahnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran GP Ansor Kaltim yang secara tegas menolak kehadiran ideologi ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah). Mukmin menyebut ISIS sangat bertentangan dengan norma-norma Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, serta tidak sejalan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin.
"Apa yang dilakukan GP Ansor sejalan dengan sikap Pemprov Kaltim untuk menolak kehadiran ISIS di Benua Etam. Keberadaan ISIS di Indonesia sudah sangat meresahkan dan sangat wajar jika kita tidak ingin ISIS ada dan berkembang di Kaltim," ujar Mukmin.
Dia pun berpesan, tidak hanya pemerintah daerah bersama dengan jajaran TNI dan Polri saja yang harus aktif menolak kehadiran ISIS di Kaltim. Seluruh organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan seluruh lapisan masyarakat juga mesti melakukan hal sama. Masyarakat harus ikut aktif untuk mencegah penyebaran paham maupun perkembangan organisasi ISIS di lingkungannya masing-masing.
(zik)
Explore More