Tunggakan Jamkesmas di RSUD Salewangang Rp3 Miliar
Rabu, 16 Juli 2014 - 13:54 WIB
Tunggakan Jamkesmas di RSUD Salewangang Rp3 Miliar
A
A
A
MAROS - Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang saat ini telah berganti nama menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), ternyata masih meninggalkan utang di tahun 2013. Tunggakan Jamkesmas di RSUD Salewangang, Kabupaten Maros mencapai Rp3 miliar.
Menurut Direktur RSUD Salewangang, Edy Moechtar, tunggakan itu merupakan tunggakan pasien Jamkesmas yang berobat di RSUD Salewangang di tahun 2013.
Akibat dari belum cairnya tunggakan Jamkesmas dari Kementerian Kesehatan, sejumlah tagihan yang menyangkut masalah pembayaran jasa dokter, tenaga kesehatan dan pelayanan pasien di Rumah sakit hingga saat ini belum terbayarkan.
"Masih ada tunggakan pembayaran jamkesmas untuk tahun 2013 yang jumlahnya sekitar Rp3 miliar. Akibatnya, jasa tenaga kesehatan, yakni jasa dokter, jasa perawat belum dibayarkan. Termasuk obat-obatan yang digunakan pasien. Selama ini pasien hanya tahu kalau ketika masuk rumah sakit itu gratis. Tapi sebenarnya bukan gratis, karena layanan itu akan dibayarkan oleh Jamkesmas. Jadi tidak ada rumah sakit yang gratis," jelasnya dalam kunjungan kerja anggota Komisi IX DPR-RI di Kabupaten Maros, Rabu (16/7/2014).
Karenanya, kata Edy, pihaknya meminta ke anggota DPR-RI untuk membantu masalah tunggakan dana Jamkesmas di Kementerian Kesehatan RI.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR-RI Wirianingsi menuturkan, sebetulnya pembahasan tunggakan Jamkesmas 2013 telah dirampungkan di DPR-RI.
Utang Jamkesmas ini bolanya sudah ada di Kementerian Keuangan, dan telah berproses. DPR telah selesai perampungannya sejak dua bulan lalu.
"Seharusnya memang sudah dieksekusi. Tapi kenyataannya, sampai sekarang, belum ada pencairan. Dari beberapa daerah juga laporannya seperti itu," jelasnya, Rabu (16/7/2014).
Memang seharusnya, kata Wirianingsih, Kemenkes lebih proaktif untuk menanyakan hal itu ke Kementerian Keuangan.
"Kalau kita harapannya, semoga dananya segera cair. Apa lagi sudah ketuk palu sejak dua bulan lalu," tambahnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Tehnologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, Anwar Musada, menuturkan, saat ini bola panasnya ada di Kementerian Keuangan.
Karena Kemenkes telah menyerahkannya ke Kemenkeu. Total anggaran yang harus dicairkan sekitar Rp1,8 triliun.
"Kita sudah menyerahkannya ke Kemenkeu. Jadi Kemenkes tinggal menunggu pencairannya," tandasnya.
Menurut Direktur RSUD Salewangang, Edy Moechtar, tunggakan itu merupakan tunggakan pasien Jamkesmas yang berobat di RSUD Salewangang di tahun 2013.
Akibat dari belum cairnya tunggakan Jamkesmas dari Kementerian Kesehatan, sejumlah tagihan yang menyangkut masalah pembayaran jasa dokter, tenaga kesehatan dan pelayanan pasien di Rumah sakit hingga saat ini belum terbayarkan.
"Masih ada tunggakan pembayaran jamkesmas untuk tahun 2013 yang jumlahnya sekitar Rp3 miliar. Akibatnya, jasa tenaga kesehatan, yakni jasa dokter, jasa perawat belum dibayarkan. Termasuk obat-obatan yang digunakan pasien. Selama ini pasien hanya tahu kalau ketika masuk rumah sakit itu gratis. Tapi sebenarnya bukan gratis, karena layanan itu akan dibayarkan oleh Jamkesmas. Jadi tidak ada rumah sakit yang gratis," jelasnya dalam kunjungan kerja anggota Komisi IX DPR-RI di Kabupaten Maros, Rabu (16/7/2014).
Karenanya, kata Edy, pihaknya meminta ke anggota DPR-RI untuk membantu masalah tunggakan dana Jamkesmas di Kementerian Kesehatan RI.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR-RI Wirianingsi menuturkan, sebetulnya pembahasan tunggakan Jamkesmas 2013 telah dirampungkan di DPR-RI.
Utang Jamkesmas ini bolanya sudah ada di Kementerian Keuangan, dan telah berproses. DPR telah selesai perampungannya sejak dua bulan lalu.
"Seharusnya memang sudah dieksekusi. Tapi kenyataannya, sampai sekarang, belum ada pencairan. Dari beberapa daerah juga laporannya seperti itu," jelasnya, Rabu (16/7/2014).
Memang seharusnya, kata Wirianingsih, Kemenkes lebih proaktif untuk menanyakan hal itu ke Kementerian Keuangan.
"Kalau kita harapannya, semoga dananya segera cair. Apa lagi sudah ketuk palu sejak dua bulan lalu," tambahnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Tehnologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, Anwar Musada, menuturkan, saat ini bola panasnya ada di Kementerian Keuangan.
Karena Kemenkes telah menyerahkannya ke Kemenkeu. Total anggaran yang harus dicairkan sekitar Rp1,8 triliun.
"Kita sudah menyerahkannya ke Kemenkeu. Jadi Kemenkes tinggal menunggu pencairannya," tandasnya.
(sms)
