Pansus DPRD, Gubernur Bakal Diberondong Soal Kampung Deret
Kamis, 10 Juli 2014 - 21:15 WIB
Pansus DPRD, Gubernur Bakal Diberondong Soal Kampung Deret
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ferrial Sofyan dan anggota DPRD lainnya tengah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyikapi 86 temuan BPK-RI beberapa waktu yang lalu.
Menurut Ferrial, jawaban dari Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak menyinggung dengan tajam soal hasil temuan ini.
"Yang jelas kan kemarin sudah dipertanyakan. Tapi jawabannya Pak Plt (Ahok) enggak menyinggung dengan tajam. Nah ini akan ditanyakan ulang waktu kita menerima laporan pertanggungjawaban," ujar Ferrial di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2014).
Menurutnya ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab dengan baik seperti Transjakarta, Kampung Deret, dan lain sebagainya. (Baca: Laporan BPK, APBD DKI Terindikasi Menguap Rp1,54 Triliun)
"Jawabannya sederhana soal itu, tapi harusnya penggunaan uang negara untuk membangun rumah orang yang tidak pada tempatnya, rumah itu rumah liar yang dibangun di atas tanah negara," katanya.
"Jadi artinya kita mengabsahkan pemanfaatan secara liar tanah pemerintah oleh oknum. Dasarnya apa? Mungkin karena kepentingan politik, mungkin dia mendukung pak Jokowi pada waktu Pilkada lalu," tukasnya.
Kemudian yang kedua warga dimanfaatkan untuk pemanfaatan suara di Pilpres misalkan itu yang masih perlu diselidiki.
"Jadi kita akan laksanakan dengan pansus ini," tukasnya.
Menurut Ferrial, jawaban dari Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak menyinggung dengan tajam soal hasil temuan ini.
"Yang jelas kan kemarin sudah dipertanyakan. Tapi jawabannya Pak Plt (Ahok) enggak menyinggung dengan tajam. Nah ini akan ditanyakan ulang waktu kita menerima laporan pertanggungjawaban," ujar Ferrial di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2014).
Menurutnya ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab dengan baik seperti Transjakarta, Kampung Deret, dan lain sebagainya. (Baca: Laporan BPK, APBD DKI Terindikasi Menguap Rp1,54 Triliun)
"Jawabannya sederhana soal itu, tapi harusnya penggunaan uang negara untuk membangun rumah orang yang tidak pada tempatnya, rumah itu rumah liar yang dibangun di atas tanah negara," katanya.
"Jadi artinya kita mengabsahkan pemanfaatan secara liar tanah pemerintah oleh oknum. Dasarnya apa? Mungkin karena kepentingan politik, mungkin dia mendukung pak Jokowi pada waktu Pilkada lalu," tukasnya.
Kemudian yang kedua warga dimanfaatkan untuk pemanfaatan suara di Pilpres misalkan itu yang masih perlu diselidiki.
"Jadi kita akan laksanakan dengan pansus ini," tukasnya.
(ysw)
