Pemprov DKI Berhutang Rp38,8 M ke RS Swasta
Kamis, 10 Juli 2014 - 13:43 WIB
Pemprov DKI Berhutang Rp38,8 M ke RS Swasta
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memiliki utang ke rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah pusat. Nilai utang itu mencapai Rp38,86 miliar.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, utang tersebut, harus dibayarkan ke 115 lembaga medis di luar Pemprov DKI Jakarta atau RS swasta dan RS pemerintah pusat.
"Utang ini sebetulnya tagihan Pemprov DKI ke pihak ketiga, tapi belum sempat dibayarkan, karena tagihannya terlambat masuk ke kita," aku Ahok saat menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi pada rapat paripurna DPRD DKI, di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2014).
Ahok menjelaskan, semua itu kewajiban atas pelayanan kesehatan kepada warga DKI yang terdiri dari keluarga miskin (gakin), surat keterangan tidak mampu (SKTM), Gizi Buruk dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK-PNS).
Meski demikian, kata dia, utang tersebut sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014. Dia juga menambahkan, jika keterlambatan pembayaran dari Dinas Kesehatan (Dinkes).
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, utang tersebut, harus dibayarkan ke 115 lembaga medis di luar Pemprov DKI Jakarta atau RS swasta dan RS pemerintah pusat.
"Utang ini sebetulnya tagihan Pemprov DKI ke pihak ketiga, tapi belum sempat dibayarkan, karena tagihannya terlambat masuk ke kita," aku Ahok saat menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi pada rapat paripurna DPRD DKI, di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2014).
Ahok menjelaskan, semua itu kewajiban atas pelayanan kesehatan kepada warga DKI yang terdiri dari keluarga miskin (gakin), surat keterangan tidak mampu (SKTM), Gizi Buruk dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK-PNS).
Meski demikian, kata dia, utang tersebut sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014. Dia juga menambahkan, jika keterlambatan pembayaran dari Dinas Kesehatan (Dinkes).
(mhd)
