Kadinkes DKI: KJS Tak Mati!

JAKARTA - Meski Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2014 lalu, tidak mematikan Kartu Jakarta Sehat (KJS) sebagai program Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, sejumlah pihak menyatakan KJS telah hilang akibat pemerintah pusat memberlakukan BPJS kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Masih tetap lanjut, KJS sudah diintegrasi dengan BPJS kok. Premi pemegang KJS dibayarkan oleh Pemprov DKI melalui BPJS, jadi KJS tidak mati, masih hidup kok," kata Kepala Dinkes DKI Jakarta Dien Emmawati saat dihubungi Sindonews, Selasa 17 Juni 2014.

Dien mengatakan, pemegang KJS adalah warga yang memiliki Kartu Keluarga dan KTP asli Jakarta. Penggunaan KJS pun bisa digunakan untuk warga DKI yang tengah sakit dan dalam kategori miskin dan rentan miskin

Menurut data Dinas Kesehatan DKI, ada 3,6 juta jiwa yang memiliki KJS. Meski diintegrasi, BPJS sendiri dihitung dari Badan Pusat Statistik (BPS) seluruh Indonesia dan di Jakarta hanya 1,1 juta jiwa.

"Nah yang 2,4 juta jiwa siapa yang bayarin warga kita (Pemprov DKI), ya pakai KJS dong," tukasnya.

Dien juga mengatakan, warga DKI tak perlu khawatir jika mengalami sakit di luar Jakarta, karena KJS tetap bisa digunakan di rumah sakit yang berintegritas dengan BPJS.

"Keuntungan jika warga DKI punya KJS, tapi dia sakit di luar daerah dia bisa pakai kartu KJS-nya untuk mendapatkan layanan rumah sakit (kelas 3), tetapi bekerja sama dengan BPJS," ujarnya.

Namun, Dien mengakui, pihaknya masih memenuhi target KJS yang seharusnya bisa didapatkan sekitar 4,7 juta jiwa atau masih ada 1,1 juta jiwa yang belum menggunakan KJS.

"Bagi masyarakat kurang mampu dan rentan segera daftar Puskesmas, syarat hanya KTP, KK DKI, sudah punya kartu (KJS), jangan sudah sakit, heboh dimana-mana, akhirnya jadi runyam. Karena warga DKI saat sakit langsung tahunya ada kartu tanpa mengurus prosesnya terlebih dahulu," ujarnya.