Gubernur Sulsel Tidak Ingin PPDB Diwarnai Pungli
Selasa, 10 Juni 2014 - 16:25 WIB
Gubernur Sulsel Tidak Ingin PPDB Diwarnai Pungli
A
A
A
MAKASSAR - Proses penerimaan siswa baru yang disebut sarat pungutan liar dan jual beli kursi, mendapat perhatian dari Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Syahrul meminta semua kepala daerah turun tangan.
Dia tidak ingin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini diwarnai pungli. "Bupati dan wali kota harus mengawasi. Saya tidak mau lagi dengar desas-desus ada pungutan atau semacamnya," tegas Syahrul, Selasa (10/6/2014).
Menurut dia, siswa dan orangtua tidak boleh lagi dibebani dengan pungutan di sekolah. Pemprov Sulsel telah meluncurkan program pendidikan gratis agar semua bisa menikmati pendidikan. "Kita harus bantu para pelajar ini. Tidak ada gunanya kepala daerah kalau pungutan di sekolah saja tidak bisa diatasi," ujarnya.
Imbauan Syahrul ini menyusul adanya berbagai temuan Ombudsman Sulsel terkait maraknya pungutan setiap momen PPDB. Kepala Ombudsman Indonesia Sulsel Subhan mengatakan, selain pungutan yang bersifat kebutuhan sekolah, setiap tahun juga ditemukan adanya jual beli kursi. Bagi Subhan, kondisi ini patut menjadi perhatian semua kepala daerah agar pendidikan di Sulsel tidak digerogoti pungutan.
"Target kita, segala persoalan pungutan tidak ada lagi. Selama ini, pungutan sepertinya sudah menjadi tradisi. Ini hanya bisa dihentikan jika ada komitmen semua kepala daerah," pungkasnya.
Dia tidak ingin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini diwarnai pungli. "Bupati dan wali kota harus mengawasi. Saya tidak mau lagi dengar desas-desus ada pungutan atau semacamnya," tegas Syahrul, Selasa (10/6/2014).
Menurut dia, siswa dan orangtua tidak boleh lagi dibebani dengan pungutan di sekolah. Pemprov Sulsel telah meluncurkan program pendidikan gratis agar semua bisa menikmati pendidikan. "Kita harus bantu para pelajar ini. Tidak ada gunanya kepala daerah kalau pungutan di sekolah saja tidak bisa diatasi," ujarnya.
Imbauan Syahrul ini menyusul adanya berbagai temuan Ombudsman Sulsel terkait maraknya pungutan setiap momen PPDB. Kepala Ombudsman Indonesia Sulsel Subhan mengatakan, selain pungutan yang bersifat kebutuhan sekolah, setiap tahun juga ditemukan adanya jual beli kursi. Bagi Subhan, kondisi ini patut menjadi perhatian semua kepala daerah agar pendidikan di Sulsel tidak digerogoti pungutan.
"Target kita, segala persoalan pungutan tidak ada lagi. Selama ini, pungutan sepertinya sudah menjadi tradisi. Ini hanya bisa dihentikan jika ada komitmen semua kepala daerah," pungkasnya.
(zik)
