Pengawasan Lemah, Anggaran Rp525 Miliar Rawan Bocor
Senin, 02 Juni 2014 - 09:36 WIB
Pengawasan Lemah, Anggaran Rp525 Miliar Rawan Bocor
A
A
A
BEKASI - DPRD Kabupaten Bekasi menilai anggaran sebesar Rp 525 Miliar yang dikelola Dinas Bangunan pada tahun 2014 ini rawan bocor. Pasalnya, tingkat pengawasan anggaran itu masih sangat rendah.
Anggaran sebesar itu dikucurkan Pemkab Bekasi dari APBD 2014 untuk alokasi proyek bangunan dan renovasi gedung milik Pemkab Bekasi, seperti sekolah, Puskesmas, dan stadion.
"Memang rawan kebocoran, pengawasan pengunaan anggaran sebesar itu sangat lemah, kami khawatir dikorupsi berjamaah," ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sarbini kepada Sindonews, Senin (2/6/2014).
Salah satu proyek besar dikucurkan pada mega proyek Stadion Utama Cikarang sebesar Rp 03 miliar. Sisa anggaran itu, dilanjutkan untuk pembangunan proyek di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan kantor pemerintahan lainnya.
"Saya berharap penegak hukum, dewan dan kalangan media, untuk bersama-sama mengawasi kegiatan di Dinas Bangunan, apalagi banyak laporan adanya dugaan penggelembungan anggaran maupun korupsi berjamaah didalamnya," ungkapnya.
Sekretaris Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi Agus Riswanto membantah, jika dewan menuding pada dinasnya ada anggaran kebocoran untuk kepentingan oknum pejabat setempat. Pasalnya, semua kegiatan di dinasnya dilaksanakan di ULP.
"Kami tidak ada kewenangan dalam memutuskan pemenang tender, karena itu sudah di ULP," kilahnya.
Terpisah, Kepala ULP Kabupaten Bekasi Oded S. Yahya mengakui, seluruh proyek berupa lelang memang dilaksanakan di ULP. Namun, sesuai aturan lelang Perpres No. 54 tahun 2010 diubah menjadi Perpres No. 70 tahun 2012, bahwa lelang diatas nilai Rp100 miliar diputuskan oleh pemegang anggaran atau instansi yang bersangkutan.
"Kalau dibawah Rp100 miliar bisa diputuskan di ULP untuk pemenang tendernya. Tapi kalau diatas nilai itu, langsung diputuskan oleh pemegang anggaran," katanya.
Anggaran sebesar itu dikucurkan Pemkab Bekasi dari APBD 2014 untuk alokasi proyek bangunan dan renovasi gedung milik Pemkab Bekasi, seperti sekolah, Puskesmas, dan stadion.
"Memang rawan kebocoran, pengawasan pengunaan anggaran sebesar itu sangat lemah, kami khawatir dikorupsi berjamaah," ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sarbini kepada Sindonews, Senin (2/6/2014).
Salah satu proyek besar dikucurkan pada mega proyek Stadion Utama Cikarang sebesar Rp 03 miliar. Sisa anggaran itu, dilanjutkan untuk pembangunan proyek di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan kantor pemerintahan lainnya.
"Saya berharap penegak hukum, dewan dan kalangan media, untuk bersama-sama mengawasi kegiatan di Dinas Bangunan, apalagi banyak laporan adanya dugaan penggelembungan anggaran maupun korupsi berjamaah didalamnya," ungkapnya.
Sekretaris Dinas Bangunan Kabupaten Bekasi Agus Riswanto membantah, jika dewan menuding pada dinasnya ada anggaran kebocoran untuk kepentingan oknum pejabat setempat. Pasalnya, semua kegiatan di dinasnya dilaksanakan di ULP.
"Kami tidak ada kewenangan dalam memutuskan pemenang tender, karena itu sudah di ULP," kilahnya.
Terpisah, Kepala ULP Kabupaten Bekasi Oded S. Yahya mengakui, seluruh proyek berupa lelang memang dilaksanakan di ULP. Namun, sesuai aturan lelang Perpres No. 54 tahun 2010 diubah menjadi Perpres No. 70 tahun 2012, bahwa lelang diatas nilai Rp100 miliar diputuskan oleh pemegang anggaran atau instansi yang bersangkutan.
"Kalau dibawah Rp100 miliar bisa diputuskan di ULP untuk pemenang tendernya. Tapi kalau diatas nilai itu, langsung diputuskan oleh pemegang anggaran," katanya.
(ysw)
