Pemkot Depok Kurang Peduli dengan Pejalan Kaki
Senin, 26 Mei 2014 - 15:58 WIB
Pemkot Depok Kurang Peduli dengan Pejalan Kaki
A
A
A
DEPOK - Pelebaran jalan yang dilakukan Pemerintah Kota Depok dinilai hanya memanjakan pengendara saja. Bagaimana tidak karena hak pejalan kaki tidak disediakan. Pemerintah tidak menyediakan trotoar bagi pejalan kaki.
“Tahun lalu jalan baru saja diperlebar lima meter. Tapi itu juga belum mampu memenuhi kebutuhan pejalan kaki,” kata Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung, Senin (26/5/2014).
Menurut Lisman, dari sudut pandang keamanan dan kenyamanan pejalan kaki, Jalan Raya Margonda masih jauh dari kata laik. Padahal, jalan tersebut berada di pusat kota dan dikelilingi oleh wilayah padat penduduk.
“Saya melihat para eksekutif (pemerintah) yang mengurus Depok ini seolah sedang tidur nyenyak. Padahal mereka itu tahu kondisi di sana masih perlu pembenahan,” kritiknya.
Ia menyatakan, jika pemerintah kesulitan untuk membuat trotoar yang laik akibat terlanjur tergerus oleh pembangunan perniagaan maka pemerintah bisa membuat lahan parkir bertingkat.
Dia meyakini, alokasi anggaran untuk membenahi kondisi Margonda, termasuk pembangunan trotoar dan parkir bertingkat di Jalan Raya Margonda itu tersedia.
Karena, kata dia, sumbernya sudah jelas. Misalnya saja, kawasan tersebut terintegrasi dengan wilayah pendidikan. Seperti UI, Gunadharma, BSI dan lain-lain. Sedikitnya di kawasan itu ada 30.000 mahasiswa yang setiap tahunnya membayar uang kuliah.
“Uang kuliah itu sebagiannya masuk ke kas daerah melalui pajak. Jika pajak dari satu mahasiswa sebesar Rp1 juta per tahun, berarti kas daerah dari keberadaan mahasiswa saja bertambah Rp 30 miliar per tahun. Itu cukup untuk membenahi infratruktur Margonda,” ucapnya.
“Tahun lalu jalan baru saja diperlebar lima meter. Tapi itu juga belum mampu memenuhi kebutuhan pejalan kaki,” kata Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung, Senin (26/5/2014).
Menurut Lisman, dari sudut pandang keamanan dan kenyamanan pejalan kaki, Jalan Raya Margonda masih jauh dari kata laik. Padahal, jalan tersebut berada di pusat kota dan dikelilingi oleh wilayah padat penduduk.
“Saya melihat para eksekutif (pemerintah) yang mengurus Depok ini seolah sedang tidur nyenyak. Padahal mereka itu tahu kondisi di sana masih perlu pembenahan,” kritiknya.
Ia menyatakan, jika pemerintah kesulitan untuk membuat trotoar yang laik akibat terlanjur tergerus oleh pembangunan perniagaan maka pemerintah bisa membuat lahan parkir bertingkat.
Dia meyakini, alokasi anggaran untuk membenahi kondisi Margonda, termasuk pembangunan trotoar dan parkir bertingkat di Jalan Raya Margonda itu tersedia.
Karena, kata dia, sumbernya sudah jelas. Misalnya saja, kawasan tersebut terintegrasi dengan wilayah pendidikan. Seperti UI, Gunadharma, BSI dan lain-lain. Sedikitnya di kawasan itu ada 30.000 mahasiswa yang setiap tahunnya membayar uang kuliah.
“Uang kuliah itu sebagiannya masuk ke kas daerah melalui pajak. Jika pajak dari satu mahasiswa sebesar Rp1 juta per tahun, berarti kas daerah dari keberadaan mahasiswa saja bertambah Rp 30 miliar per tahun. Itu cukup untuk membenahi infratruktur Margonda,” ucapnya.
(ysw)
