Pedagang Pasar Turi diminta berjualan di bulan Ramadan
Pedagang Pasar Turi diminta berjualan di bulan Ramadan
A
A
A
Sindonews.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta kepada para pedagang untuk tetap berjualan pada bulan Ramadan di Pasar Turi. Bahkan, pedagang juga diminta berjualan tidak hanya pada bulan Ramadhan, tapi juga seterusnya.
Permintaan orang nomor satu di Surabaya itu, dikarenakan pedagang sudah lama tidak berjualan di bekas pusat grosir terbesar di Indonesia timur tersebut.
Risma mengakui, kondisi bangunan Pasar Turi sekarang masih belum siap untuk ditempati untuk berjualan. Tapi pihaknya tetap meminta agar kontraktor tetap bisa menyelesaikan pembangunan sesegera mungkin.
“Pedagang nanti saya harap bisa terus berjualan di sana (Pasar Turi). Kalau masalah mengganggu atau tidak dalam pembangunan, bisa disiasati. Waktu saya membangun sentra PKL kan tidak harus memindahkan pada pedagang,” pintanya, Jumat (16/5/2014).
Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menegaskan, keterlambatan pembangunan bukan murni karena kesalahan investor. Keterlambatan ini juga karena kesalahan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, pada saat penyerahan lahan kepada investor.
Meski begitu, Risma mengaku sudah melakukan beberapa upaya untuk mempercepat pembangunan. Salah satunya dengan mengundang investor membicarakan penyelesaian pembangunan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kendala teknis di lapangan.
“Keterlambatan pembangunan ini juga karena salahnya pemkot sendiri. Penyerahannya terlambat satu tahun, karena ada masalah-masalah aturan yang harus dipelajari dulu,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Tri Setijo Puruwito menegaskan, pedagang Pasar Turi butuh perhatian nyata dari wali kota. Tidak hanya pernyataan di media massa. Tetapi juga harus mengetahui secara persis proses pembangunan Pasar Turi.
Jangan sampai wali kota hanya mengetahui kondisi di lapangan dari laporan bawahan semata. Terutama soal perkembangan pembangunan Pasar Turi. Jika dilihat secara langsung di lapangan, sangat tidak mungkin pedagang diminta untuk berjualan di bangunan yang belum selesai tersebut.
“Jika pemkot serius dalam mengontrol dan mengawasi pembangunan Pasar Turi, saya kira pedagang akan lebih tenang,” terangnya.
Tri menjelaskan, perkembangan pembangunan Pasar Turi masih jauh dari selesai. Tidak hanya pada bangunannya semata, tapi juga kelengkapan infrastruktur yang lain. Misalnya, saluran listrik dan juga saluran air serta penyejuk udara (air conditioner/AC).
Anehnya, saat ini pihak investor justru akan menggusur pedagang yang berjualan di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Alasan penggusuran ini, karena TPS akan dibangun jalan akses masuk ke Pasar Turi. Padahal, pedagang berjualan di TPS agar mereka bisa melunasi cicilan stan yang mereka beli di Pasar Turi.
“Pasar Turi ini masih belum siap untuk dibuat berjualan. Bisa dikatakan sistemnya belum on. Jualan kan tidak hanya ada stan saja, tapi juga ketersediaan listrik, air dan sebagainya,” paparnya.
Permintaan orang nomor satu di Surabaya itu, dikarenakan pedagang sudah lama tidak berjualan di bekas pusat grosir terbesar di Indonesia timur tersebut.
Risma mengakui, kondisi bangunan Pasar Turi sekarang masih belum siap untuk ditempati untuk berjualan. Tapi pihaknya tetap meminta agar kontraktor tetap bisa menyelesaikan pembangunan sesegera mungkin.
“Pedagang nanti saya harap bisa terus berjualan di sana (Pasar Turi). Kalau masalah mengganggu atau tidak dalam pembangunan, bisa disiasati. Waktu saya membangun sentra PKL kan tidak harus memindahkan pada pedagang,” pintanya, Jumat (16/5/2014).
Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menegaskan, keterlambatan pembangunan bukan murni karena kesalahan investor. Keterlambatan ini juga karena kesalahan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, pada saat penyerahan lahan kepada investor.
Meski begitu, Risma mengaku sudah melakukan beberapa upaya untuk mempercepat pembangunan. Salah satunya dengan mengundang investor membicarakan penyelesaian pembangunan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kendala teknis di lapangan.
“Keterlambatan pembangunan ini juga karena salahnya pemkot sendiri. Penyerahannya terlambat satu tahun, karena ada masalah-masalah aturan yang harus dipelajari dulu,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Tri Setijo Puruwito menegaskan, pedagang Pasar Turi butuh perhatian nyata dari wali kota. Tidak hanya pernyataan di media massa. Tetapi juga harus mengetahui secara persis proses pembangunan Pasar Turi.
Jangan sampai wali kota hanya mengetahui kondisi di lapangan dari laporan bawahan semata. Terutama soal perkembangan pembangunan Pasar Turi. Jika dilihat secara langsung di lapangan, sangat tidak mungkin pedagang diminta untuk berjualan di bangunan yang belum selesai tersebut.
“Jika pemkot serius dalam mengontrol dan mengawasi pembangunan Pasar Turi, saya kira pedagang akan lebih tenang,” terangnya.
Tri menjelaskan, perkembangan pembangunan Pasar Turi masih jauh dari selesai. Tidak hanya pada bangunannya semata, tapi juga kelengkapan infrastruktur yang lain. Misalnya, saluran listrik dan juga saluran air serta penyejuk udara (air conditioner/AC).
Anehnya, saat ini pihak investor justru akan menggusur pedagang yang berjualan di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Alasan penggusuran ini, karena TPS akan dibangun jalan akses masuk ke Pasar Turi. Padahal, pedagang berjualan di TPS agar mereka bisa melunasi cicilan stan yang mereka beli di Pasar Turi.
“Pasar Turi ini masih belum siap untuk dibuat berjualan. Bisa dikatakan sistemnya belum on. Jualan kan tidak hanya ada stan saja, tapi juga ketersediaan listrik, air dan sebagainya,” paparnya.
(san)
Explore More