Kontraktor nakal di Bandung bakal diblacklist
Jum'at, 16 Mei 2014 - 14:13 WIB
Kontraktor nakal di Bandung bakal diblacklist
A
A
A
Sindonews.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, memberi peringatan tegas kepada para kontraktor yang mengerjakan proyek dari Pemkot Bandung. Kontraktor nakal yang melanggar aturan terancam di-blacklist alias tidak lagi mendapatkan proyek.
"Sanksinya enggak boleh (menjalankan) proyek di Bandung. Kita blacklist," kata RK, sapaan akrabnya, di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (16/5/2014).
Menurutnya, saat ini Pemkot Bandung sedang melakukan pembenahan reformasi pelayanan publik. Sehingga berbagai pelayanan publik yang ada jauh lebih baik, transparan, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Saat ini, reformasi pelayanan publik yang sedang diperbaiki adalah di Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP). "Reformasi pelayanan publik kan sudah mulai ngebut, mulai dari pendidikan sudah, sekarang di DBMP," jelasnya.
Ia berharap, anggaran yang ada di DBMP benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya untuk memperbaiki jalan serta fasilitas publik lainnya.
Sebab selama ini ada penyakit lama yang membuat jalan cepat rusak usai diperbaiki. "Mulai dari adanya sub kontraktor, dari segi bahan pun KW dan banyak kualitasnya di bawah rata-rata," ungkapnya.
Agar tidak ada lagi kontraktor nakal, RK menerapkan strategi khusus. Mekanisme perekrutan kontraktor pun berubah dari sebelumnya dengan melibatkan ahli dari ITB.
"Kami tidak bisa mengandalkan internal. Maka kami minta ITB untuk memeriksa, mulai dari awal hingga akhir," tuturnya.
Tim ITB itu terdiri dari lima orang. Mereka bertugas mengawasi mulai dari pemilihan bahan hingga, pelaksanaan tender, serta proses akhir.
"Sanksinya enggak boleh (menjalankan) proyek di Bandung. Kita blacklist," kata RK, sapaan akrabnya, di Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (16/5/2014).
Menurutnya, saat ini Pemkot Bandung sedang melakukan pembenahan reformasi pelayanan publik. Sehingga berbagai pelayanan publik yang ada jauh lebih baik, transparan, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Saat ini, reformasi pelayanan publik yang sedang diperbaiki adalah di Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP). "Reformasi pelayanan publik kan sudah mulai ngebut, mulai dari pendidikan sudah, sekarang di DBMP," jelasnya.
Ia berharap, anggaran yang ada di DBMP benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya untuk memperbaiki jalan serta fasilitas publik lainnya.
Sebab selama ini ada penyakit lama yang membuat jalan cepat rusak usai diperbaiki. "Mulai dari adanya sub kontraktor, dari segi bahan pun KW dan banyak kualitasnya di bawah rata-rata," ungkapnya.
Agar tidak ada lagi kontraktor nakal, RK menerapkan strategi khusus. Mekanisme perekrutan kontraktor pun berubah dari sebelumnya dengan melibatkan ahli dari ITB.
"Kami tidak bisa mengandalkan internal. Maka kami minta ITB untuk memeriksa, mulai dari awal hingga akhir," tuturnya.
Tim ITB itu terdiri dari lima orang. Mereka bertugas mengawasi mulai dari pemilihan bahan hingga, pelaksanaan tender, serta proses akhir.
(lns)
