Aktivis HMI disemprot Wakil Ketua DPRD
Aktivis HMI disemprot Wakil Ketua DPRD
A
A
A
Sindonews.com - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) disejumlah daerah diwarnai aksi unjukrasa mahasiswa. Salah satu kelompok mahasiswa yang aktif demo berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Namun, siapa sangka, jika aksi mahasiswa ini tidak berisi.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Bambang Sadono mengatakan, pihaknya sangat setuju dengan gerakan perubahan yang diusung oleh mahasiswa. Namun dirinya merasa miris saat melihat demo aktivis HMI Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.
"Di Indonesia, ada undang-undang yang mengatur tentang pendidikan. Demikian pula di Jawa Tengah, ada peraturan daerah tentang pendidikan," kata Bambang, dihadapan aktivis HMI yang demo di Gedung DPRD, Jumat (2/5/2014).
Ditambahkan Bambang, harusnya mahasiswa yang datang berdemo telah memiliki konsep yang jelas. Sehingga, selain melakukan kritik yang mendalam, juga memberikan alternatif sebagai jalan keluar dari masalah yang terjadi. Bukan hanya pintar teriak-teriak, tanpa isi.
"Sebagai intelektual, kalian (para mahasiswa) seharusnya berkonsep. Jangan cuma dengar kiri kanan, konsep enggak jelas, terus berdemo. Jangan enggak pernah baca undang-undang, enggak pernah baca perda, lalu berunjuk rasa," semprotnya.
Pihaknya, kata Bambang, tentu akan sangat senang menyambut jika para mahasiswa yang kritis terhadap sistem pendidikan, datang dengan membawa konsep baru.
"Jangan segan-segan. Tapi kritik disertai konsep. Itulah bedanya mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Kalau hanya begini (demo) besok sudah hilang," tandasnya.
Dalam orasinya, aktivis HMI banyak menyosot soal dana BOS. Namun begitu, mereka tidak secara detail, bahkan terkesan samar-samar dalam mengajukan tuntutannya. Hal inilah yang menjadi kritik anggota DPRD.
"Pendidikan sebagai landasan masa depan bangsa. Tetapi malah dihancurkan melalui penanganan pihak-pihak yang tidak berkompeten, dikorupsi, dipolitisi, dan diintimidasi," ujar Koordiantor Lapangan Aksi HMI Fajrul A Nawawi.
Dia melanjutkan, setiap ganti menteri pendidikan, kebijakannya menteri ikut baru, termasuk mengubah kurikulum. Gebrakan baru ini, nyatanya tidak berdampak bagus, justru menimbulkan kekacauan.
"Dana BOS juga dikorupsi oknum tak bertanggungjawab, sehingga sampai di sekolah ataupun siswanya tinggal setetes. Padahal ini dibutuhkan untuk menunjang kemajuan pendidikan, inilah penyebab peserta didik semakin miskin ilmu yang diterimanya," tukasnya.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Bambang Sadono mengatakan, pihaknya sangat setuju dengan gerakan perubahan yang diusung oleh mahasiswa. Namun dirinya merasa miris saat melihat demo aktivis HMI Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.
"Di Indonesia, ada undang-undang yang mengatur tentang pendidikan. Demikian pula di Jawa Tengah, ada peraturan daerah tentang pendidikan," kata Bambang, dihadapan aktivis HMI yang demo di Gedung DPRD, Jumat (2/5/2014).
Ditambahkan Bambang, harusnya mahasiswa yang datang berdemo telah memiliki konsep yang jelas. Sehingga, selain melakukan kritik yang mendalam, juga memberikan alternatif sebagai jalan keluar dari masalah yang terjadi. Bukan hanya pintar teriak-teriak, tanpa isi.
"Sebagai intelektual, kalian (para mahasiswa) seharusnya berkonsep. Jangan cuma dengar kiri kanan, konsep enggak jelas, terus berdemo. Jangan enggak pernah baca undang-undang, enggak pernah baca perda, lalu berunjuk rasa," semprotnya.
Pihaknya, kata Bambang, tentu akan sangat senang menyambut jika para mahasiswa yang kritis terhadap sistem pendidikan, datang dengan membawa konsep baru.
"Jangan segan-segan. Tapi kritik disertai konsep. Itulah bedanya mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Kalau hanya begini (demo) besok sudah hilang," tandasnya.
Dalam orasinya, aktivis HMI banyak menyosot soal dana BOS. Namun begitu, mereka tidak secara detail, bahkan terkesan samar-samar dalam mengajukan tuntutannya. Hal inilah yang menjadi kritik anggota DPRD.
"Pendidikan sebagai landasan masa depan bangsa. Tetapi malah dihancurkan melalui penanganan pihak-pihak yang tidak berkompeten, dikorupsi, dipolitisi, dan diintimidasi," ujar Koordiantor Lapangan Aksi HMI Fajrul A Nawawi.
Dia melanjutkan, setiap ganti menteri pendidikan, kebijakannya menteri ikut baru, termasuk mengubah kurikulum. Gebrakan baru ini, nyatanya tidak berdampak bagus, justru menimbulkan kekacauan.
"Dana BOS juga dikorupsi oknum tak bertanggungjawab, sehingga sampai di sekolah ataupun siswanya tinggal setetes. Padahal ini dibutuhkan untuk menunjang kemajuan pendidikan, inilah penyebab peserta didik semakin miskin ilmu yang diterimanya," tukasnya.
(san)
Explore More