Memprihatinkan, 97 guru di Jatim belum sarjana
Sabtu, 19 April 2014 - 18:43 WIB
Memprihatinkan, 97 guru di Jatim belum sarjana
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 97 ribu guru di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur (Jatim), belum memenuhi syarat. Rata-rata pendidikan guru tersebut belum sarjana atau Strata 1 (S1).
Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Dinas Pendidikan Jatim Gatot Gunarso mengatakan, sesuai dengan Undang-undang 14/2005 tentang Guru dan Dosen, seluruh guru harus berpendidikan minimal S1.
"Data Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dindik Jatim menunjukan, di Jatim terdapat 488.077 orang guru. Dari jumlah ini, sekitar 20 persen belum berpendidikan S1 atau sekira 97.615 guru belum sarjana. Paling banyak guru SD," katanya, kepada wartawan, Sabtu (19/4/2014).
Gatot mengakui, banyaknya guru yang belum sarjana itu merupakan permasalahan serius. Untuk itu, persoalan ini akan menjadi fokus utama dinas pendidikan di Jatim, hingga lima tahun ke depan. Para guru yang belum S1, akan didorong kembali kuliah dengan memanfaatkan beasiswa dari Kemdikbud.
"Memang program menyekolahkan guru menjadi tanggung jawab masing-masing kabupaen/kota. Tapi dinas provinsi tidak bisa lepas tangan begitu saja," imbuh Gatot.
Pendidikan S1 bagi guru merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Mereka yang belum sarjana akan tergeser dengan guru yang telah sarjana. Porsi mengajarnya pun bisa berkurang.
"Dindik provinsi melalui Dindik kabupaten/kota, kini terus mendata guru yang belum sarjana S1. Akan ada intervensi, pemberian beasiswa," terangnya.
Tiap tahun, lanjutnya, Dindik Provinsi Jatim juga mengucurkan beasiswa bagi guru. Masih mengacu data Dindik Jatim, tahun ini terdapat 770 guru yang mendapat beasiswa S1. Mereka terdiri dari guru TK, SD, dan SLB. Tiap tahun, mereka berhak atas beasiswa Rp3,5 juta. Pemberian beasiswa itu berlangsung hingga lima tahun.
"Ketersediaan beasiswa tidak lantas membuat program ini berjalan mulus di lapangan. Karena, tidak semua guru mau di sekolahkan. Mereka yang sudah tua dan mendekati pensiun tidak mau disekolahkan lagi," terangnya.
Selain memberi beasiswa S1, pihaknya juga mengalokasikan dana untuk beasiswa S2. Program ini diberikan terhadap 182 guru. Rinciannya, guru SMP, SMA, dan SMK. Tiap tahun, mereka mendapat beasiswa cukup besar, yakni Rp60 juta. Pemberian beasiswa itu untuk dua tahun masa studi. Nominal besaran ini buat menempuh double degree.
"Mereka studi di Universitas Negeri Malang (UM). UM bekerjasama dengan beberapa universitas di luar negeri, seperti Tiongkok, Thailand, dan Philipina. Satu tahun masa studi di UM dan setahun di salah satu negara tersebut. Itu yang membuat biayanya besar. Tahun ini adalah tahun terakhir,” jelasnya.
Lantaran tahun terakhir, program ini akan dievaluasi. Kemungkinan beasiswa S2 ini tidak lagi berupa double degree. Namun S2 di dalam. Akan ada efisiensi anggaran yang bisa dibagi ke guru lainnya.
“Mungkin kalau di dalam negeri saja cukup Rp30 juta per tahun. Dengan begitu, beasiswa yang Rp60 juta bisa dipakai untuk dua orang,” ungkapnya.
Para guru setelah tuntas S2 akan ditempatkan di sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Karena itu, kualitas gurunya harus didongkrak. Salah satu upayanya adalah dengan memberi bekal pengalaman pendidikan ke luar negeri. Seiring penghapusan RSBI, sekolah S2 cukup di dalam negeri saja, karena kualitasnya tidak kalah.
Untuk bisa mendapatkan beasiswa S2, ada beberapa syarat. Di antaranya lolos tes potensi akademik (TPA), memiliki skor TOEFL tertentu.
Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Dinas Pendidikan Jatim Gatot Gunarso mengatakan, sesuai dengan Undang-undang 14/2005 tentang Guru dan Dosen, seluruh guru harus berpendidikan minimal S1.
"Data Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dindik Jatim menunjukan, di Jatim terdapat 488.077 orang guru. Dari jumlah ini, sekitar 20 persen belum berpendidikan S1 atau sekira 97.615 guru belum sarjana. Paling banyak guru SD," katanya, kepada wartawan, Sabtu (19/4/2014).
Gatot mengakui, banyaknya guru yang belum sarjana itu merupakan permasalahan serius. Untuk itu, persoalan ini akan menjadi fokus utama dinas pendidikan di Jatim, hingga lima tahun ke depan. Para guru yang belum S1, akan didorong kembali kuliah dengan memanfaatkan beasiswa dari Kemdikbud.
"Memang program menyekolahkan guru menjadi tanggung jawab masing-masing kabupaen/kota. Tapi dinas provinsi tidak bisa lepas tangan begitu saja," imbuh Gatot.
Pendidikan S1 bagi guru merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Mereka yang belum sarjana akan tergeser dengan guru yang telah sarjana. Porsi mengajarnya pun bisa berkurang.
"Dindik provinsi melalui Dindik kabupaten/kota, kini terus mendata guru yang belum sarjana S1. Akan ada intervensi, pemberian beasiswa," terangnya.
Tiap tahun, lanjutnya, Dindik Provinsi Jatim juga mengucurkan beasiswa bagi guru. Masih mengacu data Dindik Jatim, tahun ini terdapat 770 guru yang mendapat beasiswa S1. Mereka terdiri dari guru TK, SD, dan SLB. Tiap tahun, mereka berhak atas beasiswa Rp3,5 juta. Pemberian beasiswa itu berlangsung hingga lima tahun.
"Ketersediaan beasiswa tidak lantas membuat program ini berjalan mulus di lapangan. Karena, tidak semua guru mau di sekolahkan. Mereka yang sudah tua dan mendekati pensiun tidak mau disekolahkan lagi," terangnya.
Selain memberi beasiswa S1, pihaknya juga mengalokasikan dana untuk beasiswa S2. Program ini diberikan terhadap 182 guru. Rinciannya, guru SMP, SMA, dan SMK. Tiap tahun, mereka mendapat beasiswa cukup besar, yakni Rp60 juta. Pemberian beasiswa itu untuk dua tahun masa studi. Nominal besaran ini buat menempuh double degree.
"Mereka studi di Universitas Negeri Malang (UM). UM bekerjasama dengan beberapa universitas di luar negeri, seperti Tiongkok, Thailand, dan Philipina. Satu tahun masa studi di UM dan setahun di salah satu negara tersebut. Itu yang membuat biayanya besar. Tahun ini adalah tahun terakhir,” jelasnya.
Lantaran tahun terakhir, program ini akan dievaluasi. Kemungkinan beasiswa S2 ini tidak lagi berupa double degree. Namun S2 di dalam. Akan ada efisiensi anggaran yang bisa dibagi ke guru lainnya.
“Mungkin kalau di dalam negeri saja cukup Rp30 juta per tahun. Dengan begitu, beasiswa yang Rp60 juta bisa dipakai untuk dua orang,” ungkapnya.
Para guru setelah tuntas S2 akan ditempatkan di sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Karena itu, kualitas gurunya harus didongkrak. Salah satu upayanya adalah dengan memberi bekal pengalaman pendidikan ke luar negeri. Seiring penghapusan RSBI, sekolah S2 cukup di dalam negeri saja, karena kualitasnya tidak kalah.
Untuk bisa mendapatkan beasiswa S2, ada beberapa syarat. Di antaranya lolos tes potensi akademik (TPA), memiliki skor TOEFL tertentu.
(san)
