Pasca Pileg, Gerindra akan mobilisasi hak angket
Rabu, 09 April 2014 - 04:33 WIB
Pasca Pileg, Gerindra akan mobilisasi hak angket
A
A
A
Sindonews.com - Nampaknya Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta tidak terburu-buru untuk mengajukan hak angket. Rencana ini baru dilakukan pasca pemilihan legislatif yang akan berlangsung hari ini.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi mengatakan bahwa hak angket akan dilakukan jika Jokowi resmi di calonkan menjadi capres oleh PDIP ke Komisi Pemilihan Umum.
"Jika sudah resmi di calonkan ke KPU dan Jokowi tidak mundur maka dewan akan gunakan hak angket untuk bertanya," katanya saat dihubungi oleh Sindonews, Selasa 8 April 2014.
Sanusi menjelaskan, hak angket tersebut akan dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpianan selama Jokowi menjadi capres.
Seharusnya, lanjut Sanusi, Jokowi dapat mengerti etika berpolitik yang benar. Ia juga menilai bahwa jika terus seperti ini maka kebijakan yang menyangkut Ibu Kota tidak akan pernah selesai.
"Keputusan di DKI ini harus cepat, strategis, Gubernurnya tak selalu di kantor, Wagub tidak bisa memutuskan, apalagi Sekdanya masih Plt seperti ini. Enggak bisa kalau kaya gini, Jakarta itu bukan provinsi biasa," ujarnya.
Sanusi menjelaskan meski tak ada diatur dalam UU mengenai hal ini, namun Sanusi menilai sebagai seorang yang berpolitik, maka Jokowi harus tahu etika politik.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi mengatakan bahwa hak angket akan dilakukan jika Jokowi resmi di calonkan menjadi capres oleh PDIP ke Komisi Pemilihan Umum.
"Jika sudah resmi di calonkan ke KPU dan Jokowi tidak mundur maka dewan akan gunakan hak angket untuk bertanya," katanya saat dihubungi oleh Sindonews, Selasa 8 April 2014.
Sanusi menjelaskan, hak angket tersebut akan dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpianan selama Jokowi menjadi capres.
Seharusnya, lanjut Sanusi, Jokowi dapat mengerti etika berpolitik yang benar. Ia juga menilai bahwa jika terus seperti ini maka kebijakan yang menyangkut Ibu Kota tidak akan pernah selesai.
"Keputusan di DKI ini harus cepat, strategis, Gubernurnya tak selalu di kantor, Wagub tidak bisa memutuskan, apalagi Sekdanya masih Plt seperti ini. Enggak bisa kalau kaya gini, Jakarta itu bukan provinsi biasa," ujarnya.
Sanusi menjelaskan meski tak ada diatur dalam UU mengenai hal ini, namun Sanusi menilai sebagai seorang yang berpolitik, maka Jokowi harus tahu etika politik.
(ysw)
