Jokowi ogah mundur, warga DKI kecewa 2 kali
Selasa, 08 April 2014 - 10:43 WIB
Jokowi ogah mundur, warga DKI kecewa 2 kali
A
A
A
Sindonews.com - Menolaknya Joko Widodo untuk mundur dari jabatan Gubernur DKI Jakarta setelah maju sebagai calon presiden justru bikin warga kecewa.
Ketua Fraksi Gerindra, M. Sanusi yang sebagai anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta mengatakan bahwa dengan mundurnya Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta agar masyarakat tak kecewa untuk kedua kalinya.
"Jokowi deklarasi jadi capres saja banyak yang tidak suka, gimana kalau nanti dia (Jokowi) gagal jadi presiden terus balik lagi ke Jakarta, itu namanya warga bakal kecewa dua kali," katanya kepada Sindonews, Selasa (8/4/2014).
Sanusi menjelaskan, seharusnya Jokowi dapat mengerti etika berpolitik yang benar. Ia juga menilai bahwa jika terus seperti ini maka kebijakan yang menyangkut Ibu Kota Negara Indonesia ini tak akan terselesaikan.
"Keputusan di DKI ini harus cepat, strategis, Gubernurnya tak selalu di kantor, Wagub tidak bisa memutuskan, apalagi Sekdanya masih Plt seperti ini. Enggak bisa kalau kaya gini, Jakarta itu bukan provinsi biasa," ujarnya.
Sanusi menjelaskan meski tak ada diatur dalam UU mengenai hal ini, namun Sanusi menilai sebagai seorang yang berpolitik, maka Jokowi harus tahu etika politik.
Baca juga:
Jokowi harus tahu etika berpolitik
Jokowi belum berhasil buat perubahan di Jakarta
Program-program Jokowi dinilai masih 'mentah'
Ketua Fraksi Gerindra, M. Sanusi yang sebagai anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta mengatakan bahwa dengan mundurnya Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta agar masyarakat tak kecewa untuk kedua kalinya.
"Jokowi deklarasi jadi capres saja banyak yang tidak suka, gimana kalau nanti dia (Jokowi) gagal jadi presiden terus balik lagi ke Jakarta, itu namanya warga bakal kecewa dua kali," katanya kepada Sindonews, Selasa (8/4/2014).
Sanusi menjelaskan, seharusnya Jokowi dapat mengerti etika berpolitik yang benar. Ia juga menilai bahwa jika terus seperti ini maka kebijakan yang menyangkut Ibu Kota Negara Indonesia ini tak akan terselesaikan.
"Keputusan di DKI ini harus cepat, strategis, Gubernurnya tak selalu di kantor, Wagub tidak bisa memutuskan, apalagi Sekdanya masih Plt seperti ini. Enggak bisa kalau kaya gini, Jakarta itu bukan provinsi biasa," ujarnya.
Sanusi menjelaskan meski tak ada diatur dalam UU mengenai hal ini, namun Sanusi menilai sebagai seorang yang berpolitik, maka Jokowi harus tahu etika politik.
Baca juga:
Jokowi harus tahu etika berpolitik
Jokowi belum berhasil buat perubahan di Jakarta
Program-program Jokowi dinilai masih 'mentah'
(ysw)
