28.000 rumah di Sukabumi tidak layak huni
28.000 rumah di Sukabumi tidak layak huni
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi mencatat hingga memasuki Tahun 2014 ini jumlah rumah yang tidak layak huni di wilayahnya mencapai 28 ribu unit. Umumnya tempat pemukiman tersebut tidak dilengkapi fasilitas MCK serta fentilasi udara.
Bupati Sukabumi Sukmawijaya menerangkan, pada Tahun 2010 silam jumlah rumah warga yang kondisinya tidak layak huni sebanyak 40 ribu unit. Namun selama kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah rumah dalam kategori kumuh ini berkurang sekira 12 ribu unit. Pengurangan ini terjadi akibat adanya sentuhan sejumlah program.
“Ada beberapa program yang sudah digulirkan. Hasilnya cukup memuaskan, saat ini rumah yang kondisinya masih tidak layak huni tersisa sekira 28 ribu unit lagi. Salah satu program itu adalah pembangunan rumah sehat yang dibiayai oleh APBD,” kata Sukmawijaya kepada SINDO, Rabu (2/4/2014).
Pada Tahun 2013 lalu, pemerintah daerah mengalokasikan dana program rumah sehat sebesar Rp1,5 miliar. Dana tersebut digunakan untuk merenovasi sekira 700 unit rumah tidak layak huni di 364 desa atau dua rumah di setiap desa dengan besaran uang yang diberikan Rp2 juta per rumah.
Di tahun ini, pemda kembali mengalokasikan dana Rp1,5 miliar untuk program yang sama. Hanya saja di tahun ini, rumah tidak layak huni yang menjadi target program itu jumlahnya lebih sedikit atau berkurang dari tahun sebelumnya, yakni hanya 364 rumah saja atau satu desa. Namun jumlah uang bantuannya lebih besar yaitu Rp4 juta per rumah.
“Jumlah rumahnya dikurangi, namun dana bantuannya bertambah dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertimbangan penambahan jatah biaya renovasi itu lebih disebabkan pada pertimbangan harga material bangunan yang semakin tinggi,” ungkap Sukamwijaya.
Diakuinya, besaran dana program rumah sehat ini sangat tidak sebanding dengan jumlah rumah tidak layak huni. Hal ini disebabkan faktor keterbatasan kemampuan keuangan dearah. Karena itulah, pemda menggandeng sejumlah lembaga untuk menambah pengalokasian dana melalui program CSR.
Bupati Sukabumi Sukmawijaya menerangkan, pada Tahun 2010 silam jumlah rumah warga yang kondisinya tidak layak huni sebanyak 40 ribu unit. Namun selama kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah rumah dalam kategori kumuh ini berkurang sekira 12 ribu unit. Pengurangan ini terjadi akibat adanya sentuhan sejumlah program.
“Ada beberapa program yang sudah digulirkan. Hasilnya cukup memuaskan, saat ini rumah yang kondisinya masih tidak layak huni tersisa sekira 28 ribu unit lagi. Salah satu program itu adalah pembangunan rumah sehat yang dibiayai oleh APBD,” kata Sukmawijaya kepada SINDO, Rabu (2/4/2014).
Pada Tahun 2013 lalu, pemerintah daerah mengalokasikan dana program rumah sehat sebesar Rp1,5 miliar. Dana tersebut digunakan untuk merenovasi sekira 700 unit rumah tidak layak huni di 364 desa atau dua rumah di setiap desa dengan besaran uang yang diberikan Rp2 juta per rumah.
Di tahun ini, pemda kembali mengalokasikan dana Rp1,5 miliar untuk program yang sama. Hanya saja di tahun ini, rumah tidak layak huni yang menjadi target program itu jumlahnya lebih sedikit atau berkurang dari tahun sebelumnya, yakni hanya 364 rumah saja atau satu desa. Namun jumlah uang bantuannya lebih besar yaitu Rp4 juta per rumah.
“Jumlah rumahnya dikurangi, namun dana bantuannya bertambah dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertimbangan penambahan jatah biaya renovasi itu lebih disebabkan pada pertimbangan harga material bangunan yang semakin tinggi,” ungkap Sukamwijaya.
Diakuinya, besaran dana program rumah sehat ini sangat tidak sebanding dengan jumlah rumah tidak layak huni. Hal ini disebabkan faktor keterbatasan kemampuan keuangan dearah. Karena itulah, pemda menggandeng sejumlah lembaga untuk menambah pengalokasian dana melalui program CSR.
(rsa)
Explore More