Pemerintah baru harus berani reformasi kontrak bisnis
Jum'at, 28 Maret 2014 - 22:48 WIB
Pemerintah baru harus berani reformasi kontrak bisnis
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintahan mendatang harus memiliki keberanian untuk melakukan reformasi dan renegosiasi terhadap berbagai kontrak kerja sama bisnis baik di sektor migas maupun pertambangan yang dinilai merugikan kepentingan bangsa.
“Kontrak bisnis yang ada sekarang banyak yang merugikan kepentingan bangsa. Presiden baru harus yang memiliki keberanian dan keberpihakan kepada kepentingan nasional,” kata Bupati Kutai Timur Isran Noor, Jumat (28/3/2014).
Isran yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia ini memberi contoh kontrak penjualan LNG Tangguh ke luar negeri yang hanya berkisar USD3 per mmbtu, padahal di dalam negeri industri harus membeli gas di atas harga USD10 per mmbtu.
Selain itu, berbagai kontrak di bidang pertambangan umum juga dinilai merugikan, karena yang terjadi adalah eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran.
Menurut Isran, sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Yang terjadi sekarang, hampir semua kekayaan alam kita dikuasai oleh asing. Rakyat tidak dapat apa-apa. Ini sudah menyalahi UU,” kata Isran.
Isran yakin, ketegasan itu tidak akan menyebabkan hengkangnya investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
“Saya bukan anti asing dan tidak menyarankan nasionalisasi. Saya hanya mengusulkan agar kontrak direnegosiasi dan direformasi. Kalaupun mereka hengkang, biar saja. Sumber daya ini kan milik kita, jadi kita kelola sendiri saja untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Isran yang sudah berulang kali menutup perusahaan asing yang melanggar aturan di kabupatennya.
Selain masalah pengelolaan sumber daya alam berupa migas dan pertambangan, menurut dia, yang harus menjadi perhatian pemerintah mendatang adalah masalah ketahanan pangan.
Isran mengatakan, pemerintah dapat memanfaatkan 42 juta hektare lahan yang saat ini rusak dan terlantar untuk digarap masyarakat. Isran Noor menggambarkan seandainya 42 juta hektare lahan tersebut menyerap 50% tenaga kerja untuk penanaman, berarti 21 juta hektare lahan akan menghasilkan 10 juta tenaga kerja.
"Ini angka luar biasa untuk menambah stok pangan nasional maupun mengurangi pengangguran," kata Isran yang juga sebagai Ketua Umum Penyuluh Pertanian (Perhiptani).
Menurut Isran, keberpihakan terhadap kepentingan nasional dan sikap tegas itu ada pada sosok Prabowo yang mencalonkan diri sebagai calon presiden.
“Saya melihat visi dan misi Prabowo cocok dengan visi misi saya. Beliau juga punya integritas. Jadi, saya mendukung Prabowo sepenuhnya,” kata Isran yang juga capres dari Konvensi Rakyat.
“Kontrak bisnis yang ada sekarang banyak yang merugikan kepentingan bangsa. Presiden baru harus yang memiliki keberanian dan keberpihakan kepada kepentingan nasional,” kata Bupati Kutai Timur Isran Noor, Jumat (28/3/2014).
Isran yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia ini memberi contoh kontrak penjualan LNG Tangguh ke luar negeri yang hanya berkisar USD3 per mmbtu, padahal di dalam negeri industri harus membeli gas di atas harga USD10 per mmbtu.
Selain itu, berbagai kontrak di bidang pertambangan umum juga dinilai merugikan, karena yang terjadi adalah eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran.
Menurut Isran, sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Yang terjadi sekarang, hampir semua kekayaan alam kita dikuasai oleh asing. Rakyat tidak dapat apa-apa. Ini sudah menyalahi UU,” kata Isran.
Isran yakin, ketegasan itu tidak akan menyebabkan hengkangnya investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
“Saya bukan anti asing dan tidak menyarankan nasionalisasi. Saya hanya mengusulkan agar kontrak direnegosiasi dan direformasi. Kalaupun mereka hengkang, biar saja. Sumber daya ini kan milik kita, jadi kita kelola sendiri saja untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Isran yang sudah berulang kali menutup perusahaan asing yang melanggar aturan di kabupatennya.
Selain masalah pengelolaan sumber daya alam berupa migas dan pertambangan, menurut dia, yang harus menjadi perhatian pemerintah mendatang adalah masalah ketahanan pangan.
Isran mengatakan, pemerintah dapat memanfaatkan 42 juta hektare lahan yang saat ini rusak dan terlantar untuk digarap masyarakat. Isran Noor menggambarkan seandainya 42 juta hektare lahan tersebut menyerap 50% tenaga kerja untuk penanaman, berarti 21 juta hektare lahan akan menghasilkan 10 juta tenaga kerja.
"Ini angka luar biasa untuk menambah stok pangan nasional maupun mengurangi pengangguran," kata Isran yang juga sebagai Ketua Umum Penyuluh Pertanian (Perhiptani).
Menurut Isran, keberpihakan terhadap kepentingan nasional dan sikap tegas itu ada pada sosok Prabowo yang mencalonkan diri sebagai calon presiden.
“Saya melihat visi dan misi Prabowo cocok dengan visi misi saya. Beliau juga punya integritas. Jadi, saya mendukung Prabowo sepenuhnya,” kata Isran yang juga capres dari Konvensi Rakyat.
(sms)
