Angkot di Jakarta mau diganti bus sedang
Jum'at, 28 Maret 2014 - 19:20 WIB
Angkot di Jakarta mau diganti bus sedang
A
A
A
Sindonews.com - Untuk mengurangi volume kendaraan, rencananya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menghapus armada angkutan kota (angkot).
Namun rencana ini masih menunggu kedatangan ribuan bus untuk mengganti armada yang sudah tua.
"Ya nanti kita bisa hapus untuk angkot yang kecil-kecil itu ganti sama bus sedang," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri acara diskusi yang diselenggarakan SINDO Trijaya FM di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (28/3/2014).
Ahok menegaskan, penghapusan angkot atidak bisa dilakukan sekaligus karena DKI sendiri masih kekurang armada transportasi.
"Kami harus siapkan dulu bus-nya, baru angkot bisa dihapus. INi saja mau nambah bus dihambat terus," katanya.
Sebelumnya diberitakan, rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendatangkan ribuan bus terganjal oleh langkanya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
Pasalnya, Pemprov DKI harus menyediakan moda trasnportasi yang menggunakan bahan bakar gas. Akibat kebijakan ini, Pemprov harus menolak 30 unit bus bantuan perusahaan swasta untuk menambah jumlah transportasi di Jakarta.
Namun rencana ini masih menunggu kedatangan ribuan bus untuk mengganti armada yang sudah tua.
"Ya nanti kita bisa hapus untuk angkot yang kecil-kecil itu ganti sama bus sedang," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri acara diskusi yang diselenggarakan SINDO Trijaya FM di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (28/3/2014).
Ahok menegaskan, penghapusan angkot atidak bisa dilakukan sekaligus karena DKI sendiri masih kekurang armada transportasi.
"Kami harus siapkan dulu bus-nya, baru angkot bisa dihapus. INi saja mau nambah bus dihambat terus," katanya.
Sebelumnya diberitakan, rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendatangkan ribuan bus terganjal oleh langkanya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
Pasalnya, Pemprov DKI harus menyediakan moda trasnportasi yang menggunakan bahan bakar gas. Akibat kebijakan ini, Pemprov harus menolak 30 unit bus bantuan perusahaan swasta untuk menambah jumlah transportasi di Jakarta.
(ysw)
