Lantik kepsek, Jokowi dinilai abaikan aspirasi masyarakat
Jum'at, 21 Maret 2014 - 17:27 WIB
Lantik kepsek, Jokowi dinilai abaikan aspirasi masyarakat
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Pendidikan DKI Jakarta menilai Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak menampung aspirasi masyarakat terkait diselenggarakannya acara pelantikan kepala sekolah hasil lelang jabatan.
"Kami sudah kirimkan SMS kepada gubernur untuk membatalkan pelantikan, jika tetap dilaksanakan pelantikan itu berarti Gubernur DKI Jakarta tidak menampung aspirasi masyarakatnya," kata Margani Mustar, Ketua Dewan Pendidikan DKI Jakarta saat dihubungi Sindonews, Jumat (21/3/2014)
Margani melanjutkan bahwa proses seleksi atau lelang ini tidak memenuhi aturan dan secara empirik tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Disinggung mengenai langkah kedepan terkait tidak direspon pesan singkat tersebut, Margani mengatakan bahwa sebagai Dewan Pendidikan DKI Jakarta hanya menjembatani para orang yang peduli dengan pendidikan di Jakarta.
"Kita hanya menjembatani, mengenai upaya hukum kami serahkan ke masing-masing pihak," katanya.
Mengenai upaya hukum, lanjutnya, kemungkinan akan dilakukan oleh salah satu kepala sekolah.
"Pastinya kapan kami tidak tahu," pungkasnya.
Baca juga:
Lelang jabatan kepsek, Jokowi dinilai langgar aturan
"Kami sudah kirimkan SMS kepada gubernur untuk membatalkan pelantikan, jika tetap dilaksanakan pelantikan itu berarti Gubernur DKI Jakarta tidak menampung aspirasi masyarakatnya," kata Margani Mustar, Ketua Dewan Pendidikan DKI Jakarta saat dihubungi Sindonews, Jumat (21/3/2014)
Margani melanjutkan bahwa proses seleksi atau lelang ini tidak memenuhi aturan dan secara empirik tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Disinggung mengenai langkah kedepan terkait tidak direspon pesan singkat tersebut, Margani mengatakan bahwa sebagai Dewan Pendidikan DKI Jakarta hanya menjembatani para orang yang peduli dengan pendidikan di Jakarta.
"Kita hanya menjembatani, mengenai upaya hukum kami serahkan ke masing-masing pihak," katanya.
Mengenai upaya hukum, lanjutnya, kemungkinan akan dilakukan oleh salah satu kepala sekolah.
"Pastinya kapan kami tidak tahu," pungkasnya.
Baca juga:
Lelang jabatan kepsek, Jokowi dinilai langgar aturan
(ysw)
