Dana bansos Kabupaten Bogor diduga disunat dan digelapkan
Minggu, 23 Februari 2014 - 20:38 WIB
Dana bansos Kabupaten Bogor diduga disunat dan digelapkan
A
A
A
Sindonews.com - Penyaluran dana hibah dan bansos tahun 2013 senilai Rp245,2 miliar di Kabupaten Bogor ternyata tidak hanya fiktif dan ganda, diduga dana tersebut dipotong alias disunat penerimaannya serta digelapkan.
Mantan Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturahman angkat bicara. Menurut Karyawan, berdasarkan penelurusan dan pengamatan dirinya saat menjabat wakil bupati, terdapat tiga modus penyelewengan dana bansos.
Pertama, penerimanya fiktif. Contohnya ada yayasan yang menerima bansos di wilayah Kecamatan Pamijahan, namun setelah dicek ternyata alamatnya tidak ada alias fiktif. Padahal jumlah yang diberikan cukup lumayan hingga mencapai puluhan juta rupiah.
Modus kedua, adalah penggelapan alias dananya tidak diberikan sama sekali padahal ada alamat penerimanya. Tapi ketika dicek si penerima tidak menerima sama sekali dana yang seharusnya diterimanya tersebut.
Sedangkan modus ketiga ada penerimanya, namun setelah dicek ternyata si penerima tidak mendapatkan sesuai jumlah di APBD.
"Seharusnya penerima tersebut menerima Rp10 juta. Ternyata setelah dicek yang bersangkutan hanya menerima Rp300 ribu, "ungkap Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor ini Minggu (23/2/2014).
Karenanya menurut Karyawan, Bupati Bogor Rachmat Yasin selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus bertanggung jawab karena ada unsur tindak pidana penggelapan dan korupsi di dalamnya.
Sementara Bupati Bogor Rachmat Yasin ketika dihubungi lewat ponselnya Minggu (23/2/2014) tak menjawab.
Baca juga :
Penerima dana bansos Kabupaten Bogor diduga fiktif & ganda
Kapolda beri atensi penanganan korupsi bansos Kabupaten Bogor
Mantan Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturahman angkat bicara. Menurut Karyawan, berdasarkan penelurusan dan pengamatan dirinya saat menjabat wakil bupati, terdapat tiga modus penyelewengan dana bansos.
Pertama, penerimanya fiktif. Contohnya ada yayasan yang menerima bansos di wilayah Kecamatan Pamijahan, namun setelah dicek ternyata alamatnya tidak ada alias fiktif. Padahal jumlah yang diberikan cukup lumayan hingga mencapai puluhan juta rupiah.
Modus kedua, adalah penggelapan alias dananya tidak diberikan sama sekali padahal ada alamat penerimanya. Tapi ketika dicek si penerima tidak menerima sama sekali dana yang seharusnya diterimanya tersebut.
Sedangkan modus ketiga ada penerimanya, namun setelah dicek ternyata si penerima tidak mendapatkan sesuai jumlah di APBD.
"Seharusnya penerima tersebut menerima Rp10 juta. Ternyata setelah dicek yang bersangkutan hanya menerima Rp300 ribu, "ungkap Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor ini Minggu (23/2/2014).
Karenanya menurut Karyawan, Bupati Bogor Rachmat Yasin selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus bertanggung jawab karena ada unsur tindak pidana penggelapan dan korupsi di dalamnya.
Sementara Bupati Bogor Rachmat Yasin ketika dihubungi lewat ponselnya Minggu (23/2/2014) tak menjawab.
Baca juga :
Penerima dana bansos Kabupaten Bogor diduga fiktif & ganda
Kapolda beri atensi penanganan korupsi bansos Kabupaten Bogor
(sms)
