Sekap puluhan wanita, penampungan TKI digerebek
Selasa, 11 Februari 2014 - 14:44 WIB
Sekap puluhan wanita, penampungan TKI digerebek
A
A
A
Sindonews.com - Penampungan TKI di Jalan Raya Ciangsana, Kampung Pabuaran Wetan, Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dugerebek. Dari lokasi ini, polisi mengeluarkan 30 TKW yang dijanjikan diberangkatkan ke sejumlah negara.
"Kami mengamankan 30 TKW yang berasal dari berbagai daerah di Jabodetabek dan Jawa Barat, tapi sebetulnya ada 130-an orang di rumah tersebut," kata Wakapolres Bogor Kompol Ferry Irawan, Senin 10 Februari 2014.
Penggerebekan dilakukan setelah polisi mendapat laporan bahwa ada lokasi penampungan wanita yang akan dikirim ke luar negeri.
Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait legalitas Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) tersebut.
"Saat ini kita masih melakukan pengecekan keabsahan dua perusahaan penyalur TKI itu," ungkapnya.
Menurutnya jika nanti hasil pengecekan ada penyalahgunaan dan penipuan maka kasus itu akan ditingkatkan menjadi penyidikan.
"Kami belum bisa menentukan pengelola PJTKI itu salah satu tidak, kalo memang terbukti ada penyimpangan kami akan proses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," paparnya.
"Kami mengamankan 30 TKW yang berasal dari berbagai daerah di Jabodetabek dan Jawa Barat, tapi sebetulnya ada 130-an orang di rumah tersebut," kata Wakapolres Bogor Kompol Ferry Irawan, Senin 10 Februari 2014.
Penggerebekan dilakukan setelah polisi mendapat laporan bahwa ada lokasi penampungan wanita yang akan dikirim ke luar negeri.
Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait legalitas Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) tersebut.
"Saat ini kita masih melakukan pengecekan keabsahan dua perusahaan penyalur TKI itu," ungkapnya.
Menurutnya jika nanti hasil pengecekan ada penyalahgunaan dan penipuan maka kasus itu akan ditingkatkan menjadi penyidikan.
"Kami belum bisa menentukan pengelola PJTKI itu salah satu tidak, kalo memang terbukti ada penyimpangan kami akan proses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," paparnya.
(ysw)
