Seminggu, kantor Kades Tuana Tuha disegel warga
Senin, 10 Februari 2014 - 18:33 WIB
Seminggu, kantor Kades Tuana Tuha disegel warga
A
A
A
Sindonews.com - Kantor Desa Tuana Tuha, Kecamaan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sudah seminggu terakhir ini tutup akibat disegel warga. Penyegelan dilakukan, karena warga kesal dengan kinerja kepala desanya.
Warga kesal, karena kepala desa dianggap tidak mengakomodir aspirasi yang sering disuarakan. Kepala desa juga dianggap tidak transparan dalam pengelolaan dana dan tidak melibatkan warga di setiap keputusan yang menyangkut desa.
“Kades tidak memperhatikan keluhan masyarakat, dan masyarakat juga mempertanyakan transparansi pengelolaan ADD Desa Tuana Tuha. Parahnya lagi, apapun keputusan, masyarakat tidak pernah dilibatkan yang menyangkut pembangunan desa,” kata warga Desa Tuana Tuha, Agus Supriadi, Senin (10/2/2014).
Bentuk kekecewaan masyarakat bukan hanya melakukan penyegelan kantor desa saja. Akan tetapi, kantor Badan Perwakilan Desa (BPD) Tuana Tuha ikut disegel. Warga beralasan, selama ini pengurus BPD juga tidak berpihak kepada masyarakat.
Masyarakat Tuana Tuha akan membuka penyegelan kantor desa dan BPD, Jika Pemkab Kutai Kartanegara turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Warga berharap, Inpekstorat Kukar mengaudit penggunaan Anggaran Dana Desa Tuana Tuha yang selama ini dikelola kades.
Warga juga meminta Pemkab Kutai Kertanegara dapat mengevaluasi kades, sehingga perlu diberhentikan dari jabatan kades, dan secepatnya menggelar Pilkades.
“Masyarakat Tuana Tuha meminta itu saja, yakni audit ADD, Kades diberhentikan, BPD Tuana Tuha dievaluasi secara menyeluruh, serta secepatnya digelar pilkades. Jika tuntutan masyarakat desa dipenuhi, masyarakat akan membuka penyegelan kantor desa dan BPD,“ tegasnya.
Warga kesal, karena kepala desa dianggap tidak mengakomodir aspirasi yang sering disuarakan. Kepala desa juga dianggap tidak transparan dalam pengelolaan dana dan tidak melibatkan warga di setiap keputusan yang menyangkut desa.
“Kades tidak memperhatikan keluhan masyarakat, dan masyarakat juga mempertanyakan transparansi pengelolaan ADD Desa Tuana Tuha. Parahnya lagi, apapun keputusan, masyarakat tidak pernah dilibatkan yang menyangkut pembangunan desa,” kata warga Desa Tuana Tuha, Agus Supriadi, Senin (10/2/2014).
Bentuk kekecewaan masyarakat bukan hanya melakukan penyegelan kantor desa saja. Akan tetapi, kantor Badan Perwakilan Desa (BPD) Tuana Tuha ikut disegel. Warga beralasan, selama ini pengurus BPD juga tidak berpihak kepada masyarakat.
Masyarakat Tuana Tuha akan membuka penyegelan kantor desa dan BPD, Jika Pemkab Kutai Kartanegara turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Warga berharap, Inpekstorat Kukar mengaudit penggunaan Anggaran Dana Desa Tuana Tuha yang selama ini dikelola kades.
Warga juga meminta Pemkab Kutai Kertanegara dapat mengevaluasi kades, sehingga perlu diberhentikan dari jabatan kades, dan secepatnya menggelar Pilkades.
“Masyarakat Tuana Tuha meminta itu saja, yakni audit ADD, Kades diberhentikan, BPD Tuana Tuha dievaluasi secara menyeluruh, serta secepatnya digelar pilkades. Jika tuntutan masyarakat desa dipenuhi, masyarakat akan membuka penyegelan kantor desa dan BPD,“ tegasnya.
(san)
