Telepon Mendagri, ARB dinilai tidak sopan & arogan
Kamis, 06 Februari 2014 - 12:24 WIB
Telepon Mendagri, ARB dinilai tidak sopan & arogan
A
A
A
Sindonews.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, mengecam pernyataan Aburizal Bakrie (ARB) yang dinilai memprovaksi situasi di Kabupaten, Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur, dengan menelpon Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi untuk segera melantik Bupati SBD.
Komunikasi melalui telepon ke Mendagri, dilakukan ARB pada Senin 3 Februari 2014, saat berada di Sumba. ARB kemudian diprotes, lantaran saat ini masalah Pilkada di daerah Padang Sabana itu sedang bermasalah.
"Kita protes keras kepada ARB dan kepada Mendagri seolah-olah urusan Pilkada SBD cukup diselesaikan dengan telepon-teleponan antara ARB dan Gamawan Fawzi," kata Petrus Selestinus, kepada warawan, Kamis (6/2/2014).
Petrus menilai, permintaan ARB via telpon ke Mendagri agar melantik MDT-DT sebagi Bupati dan Wakil Bupati SBD, sebagai langkah tidak sopan dan tidak beretika. Sebab setelah menelpon Mendagri Gumawan Fauzi, ARB yang saat itu melakukan safari politik sebagai Calon Presiden RI dari Partai Golkar di SDB-NTT, dia langsung memberikan keterangan kepada masa pendukungnya, bahwa Mendagri segera memproses pelantikan bupati dan wakil bupati SDM.
Diduga, keberadaan Calon Presiden Partai Golkar ini dimanfaatkan pendukungnya dan melaporkan situasi pascaPilkada di daerah itu, termasuk belum ada pelantikan bupati terpilih, yang diusung Partai Golkar.
Laporan sesat itulah yang mendorong ARB langsung menelpon Mendagri via ponsel. "Pak Mendagri, maaf mengganggu. Saya lagi di Sumba. Tolong dibantu proses pelantikan Bupati Sumba Barat Daya," kata ARB, seperti ditirukan Petrus.
Usai menelpon, ARB menyampaikan kepada massa Golkar yang hadir bahwa Mendagri segera memroses pelantikan Bupati SBD terhitung mulai hari ini Rabu 5 Februari 2014.
Mantan pembela Megawati Soekarnoputri ini menilai, ARB baik sebagai Ketua Umum Partai Golka, maupun sebagai Capres Partai Golkar, telah melakukan intervensi politik secara tidak sopan dan arogan kepada Mendagri, karena dilakukan dihadapan dan disaksikan banyak orang.
ARB, lanjut Petrus Selestinus, diduga terjebak dengan laporan yang menyesatkan dari kader Golkar di NTT. Dia menyebut Setya Novanto, sebagai salah satu petualang pemberi informasi itu.
"ARB jangan memprovokasi situasi dan melukai hati mayoritas masyarakat pemilih SBD yang telah memilih dan mendukung pasangan Kornelius Kodi Mete alias Konco Ole Ate. Publik di NTT tahu bahwa kemenangan Partai Golkar dalam Pilkada Sumba Barat Daya dilakukan dengan cara-cara curang, tipu muslihat, memalsu angka perolehan suara," terangnya.
ARB dikecam, lantaran kasus Pilkada Sumba Barat Daya kini bermasalah dan telah dilaporkan ke Mabes Polri. Karena itu TPDI menuduh ARB melakukan serangkaian provokatif dan melukai rasa keadilan masyarakat Sumba Barat Daya.
Dia juga dianggap melecehkan proses hukum yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Waikabubak Sumba Barat atas dakwaan tentang Tindak Pidana Penggelembungan Suara untuk memenangkan paket MDT-DT yang dilakukan empat Komisioner KPUD setempat.
Komunikasi melalui telepon ke Mendagri, dilakukan ARB pada Senin 3 Februari 2014, saat berada di Sumba. ARB kemudian diprotes, lantaran saat ini masalah Pilkada di daerah Padang Sabana itu sedang bermasalah.
"Kita protes keras kepada ARB dan kepada Mendagri seolah-olah urusan Pilkada SBD cukup diselesaikan dengan telepon-teleponan antara ARB dan Gamawan Fawzi," kata Petrus Selestinus, kepada warawan, Kamis (6/2/2014).
Petrus menilai, permintaan ARB via telpon ke Mendagri agar melantik MDT-DT sebagi Bupati dan Wakil Bupati SBD, sebagai langkah tidak sopan dan tidak beretika. Sebab setelah menelpon Mendagri Gumawan Fauzi, ARB yang saat itu melakukan safari politik sebagai Calon Presiden RI dari Partai Golkar di SDB-NTT, dia langsung memberikan keterangan kepada masa pendukungnya, bahwa Mendagri segera memproses pelantikan bupati dan wakil bupati SDM.
Diduga, keberadaan Calon Presiden Partai Golkar ini dimanfaatkan pendukungnya dan melaporkan situasi pascaPilkada di daerah itu, termasuk belum ada pelantikan bupati terpilih, yang diusung Partai Golkar.
Laporan sesat itulah yang mendorong ARB langsung menelpon Mendagri via ponsel. "Pak Mendagri, maaf mengganggu. Saya lagi di Sumba. Tolong dibantu proses pelantikan Bupati Sumba Barat Daya," kata ARB, seperti ditirukan Petrus.
Usai menelpon, ARB menyampaikan kepada massa Golkar yang hadir bahwa Mendagri segera memroses pelantikan Bupati SBD terhitung mulai hari ini Rabu 5 Februari 2014.
Mantan pembela Megawati Soekarnoputri ini menilai, ARB baik sebagai Ketua Umum Partai Golka, maupun sebagai Capres Partai Golkar, telah melakukan intervensi politik secara tidak sopan dan arogan kepada Mendagri, karena dilakukan dihadapan dan disaksikan banyak orang.
ARB, lanjut Petrus Selestinus, diduga terjebak dengan laporan yang menyesatkan dari kader Golkar di NTT. Dia menyebut Setya Novanto, sebagai salah satu petualang pemberi informasi itu.
"ARB jangan memprovokasi situasi dan melukai hati mayoritas masyarakat pemilih SBD yang telah memilih dan mendukung pasangan Kornelius Kodi Mete alias Konco Ole Ate. Publik di NTT tahu bahwa kemenangan Partai Golkar dalam Pilkada Sumba Barat Daya dilakukan dengan cara-cara curang, tipu muslihat, memalsu angka perolehan suara," terangnya.
ARB dikecam, lantaran kasus Pilkada Sumba Barat Daya kini bermasalah dan telah dilaporkan ke Mabes Polri. Karena itu TPDI menuduh ARB melakukan serangkaian provokatif dan melukai rasa keadilan masyarakat Sumba Barat Daya.
Dia juga dianggap melecehkan proses hukum yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Waikabubak Sumba Barat atas dakwaan tentang Tindak Pidana Penggelembungan Suara untuk memenangkan paket MDT-DT yang dilakukan empat Komisioner KPUD setempat.
(san)
