Puluhan warga Kendal tolak JKN

Sindonews.com – Puluhan warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Kendal (JMK) melakukan unjuk rasa menolak program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Mereka menilai JKN melanggar Undang-Undang Dasar 1945.

Massa berjumlah puluhan orang mulai berkumpul sekitar pukul 10.00 WIB di depan Pasar Pagi Kaliwungu, Kendal. Mereka membawa spanduk besar yang berisi penolakan program JKN. Selain itu, di antaranya mereka mengibarkan bendera merah putih dengan berbagai ukuran.

Mereka kemudian melakukan orasi secara bergantian, dan dilanjutkan berjalan menuju alun-alun Kaliwungu yang berjarak sekitar satu kilometer dari pasar. Mereka kembali berorasi di hadapan para kusir dan tukang becak yang berada di sekitar lokasi.

Koordinator Aksi, Ahmad Misrin mengatakan, program JKN sangat tidak berpihak pada masyarakat miskin. Padahal, mereka sudah semestinya mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

“Kalau sistemnya harus membayar iuran per bulan yang besarnya ditentukan ini jelas memberatkan masyarakat miskin. Ini program telah melanggar UUD 45, yang seharusnya kesehatan masyarakat miskin ditanggung negara. Kalau JKN, untuk kelas I mereka harus membayar Rp49 ribu, kelas II Rp35 ribu, dan kelasIII sebesar Rp25 ribu,” katanya, Rabu (8/1/2014).

Secara tegas, Misrin menambahkan bahwa program JKN hanya berlaku untuk orang kaya. Sebab, mereka yang pasti akan mampu membayar iuran tiap bulan tersebut. Sementara, masyarakat miskin akan merasa bertambah bebannya.

“Sudah harus berkelas-kelas. Kalau miskin selamanya akan mendapat pelayanan yang tidak layak. Kalau mau yang layak dari mana mereka mampu membayar uang bulanan itu,” ucapnya.

Seharusnya, pemerintah membuat program yang berpihak pada masyarakat kecil. Menurutnya, Peraturan Presiden No. 12 tahun 2013, harus dihilangkan karena memberatkan rakyat miskin.

“Pemerintah harus menjamin kesehatan warganya, bukan malah membebani,” imbuhnya.

Sugeng, salah satu peserta aksi mengaku JKN tidak seusai dengan kebutuhan masyarakat miskin. Dia berharap, supaya masyarakat miskin bisa ditanggung negara dan tidak harus membayar iuran. Pihaknya juga menuntut agar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM ) tetap bisa digunakan.

"Masyarakat miskin jadi tanggungan negara. Kalau mereka sakit dan mau berobat pakai SKTM saja. Jagan lepas tangan, kami juga punya hak. Program JKN juga mirip dengan asuransi," tandasnya.