Tagih jatah perpus 5%, BPID surati kepala daerah
Selasa, 24 Desember 2013 - 05:06 WIB
Tagih jatah perpus 5%, BPID surati kepala daerah
A
A
A
Sindonews.com – Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY menyurati Bupati dan Walikota di DIY untuk menagih realisasi anggaran sekolah 5% untuk perpustakaan. Ini dilakukan karena sebagian besar anggaran untuk perpustakaan sekolah justru masih digunakan untuk keperluan lain.
Kepala BPAD DIY Budi Wibowo mengatakan, 5% anggaran yang seharusnya digunakan untuk perpustakaan sekolah ternyata masih digunakan untuk operasional, baik guru maupun kepala sekolah. Padahal, kata dia, dalam anggaran belanja sekolah selalu dianggarkan 5% untuk perpustakaan.
“Anggarannya untuk perpustakaan sekolah tapi implementasinya ternyata masih banyak digunakan untuk operasional, tidak haya guru tapi juga kepla sekolah. Kami ingin ini segera ditertibkan,” kata Budi, Senin (23/12/2013).
Dia mengaku sudah menyurati setiap kepala daerah di DIY untuk mengondisikan pemanfaatan alokasi anggaran perpustakaan. Sehingga ke depan anggaran 5% yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai tujuan awalnya. Dengan cara itu, lambat lain kondisi perpustakaan akan jauh lebihrepresentatif.
Tidak hanya itu, BPAD juga akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah (Irda) untuk melakukan pengawasan. Tujuannya, agar tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran untuk perpustakaan sekolah. “Karena anggarannya untuk perpustakaan, tidak boleh untuk yang lain,” tegasnya.
Dia mengatakan, pembenahan perpustakaan sekolah sangat penting. Melalui perpustakaan, sekolah bisa mendidik siswa agar memiliki karakter dan budaya baca. Pasalnya, hanya dengan itu sisa akan bisa berkompetisi di era yang terus berkembang lebih dinamis.
“Saya punya bayangan semua perpustakaan di DIY pada 2015 it sudah representatis. Tidak hanya tingkat daerah, perpuguruan tinggi, sekolah bahkan hingga tingkat desa. Akan kita bantu bukunya, dan juga saana prasarananya. Kalau kita ingin DIY ini menjadi kawan candra dimukanya tokoh nasional, juga harus dimulai dari sini,” katanya.
Kepala BPAD DIY Budi Wibowo mengatakan, 5% anggaran yang seharusnya digunakan untuk perpustakaan sekolah ternyata masih digunakan untuk operasional, baik guru maupun kepala sekolah. Padahal, kata dia, dalam anggaran belanja sekolah selalu dianggarkan 5% untuk perpustakaan.
“Anggarannya untuk perpustakaan sekolah tapi implementasinya ternyata masih banyak digunakan untuk operasional, tidak haya guru tapi juga kepla sekolah. Kami ingin ini segera ditertibkan,” kata Budi, Senin (23/12/2013).
Dia mengaku sudah menyurati setiap kepala daerah di DIY untuk mengondisikan pemanfaatan alokasi anggaran perpustakaan. Sehingga ke depan anggaran 5% yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai tujuan awalnya. Dengan cara itu, lambat lain kondisi perpustakaan akan jauh lebihrepresentatif.
Tidak hanya itu, BPAD juga akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah (Irda) untuk melakukan pengawasan. Tujuannya, agar tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran untuk perpustakaan sekolah. “Karena anggarannya untuk perpustakaan, tidak boleh untuk yang lain,” tegasnya.
Dia mengatakan, pembenahan perpustakaan sekolah sangat penting. Melalui perpustakaan, sekolah bisa mendidik siswa agar memiliki karakter dan budaya baca. Pasalnya, hanya dengan itu sisa akan bisa berkompetisi di era yang terus berkembang lebih dinamis.
“Saya punya bayangan semua perpustakaan di DIY pada 2015 it sudah representatis. Tidak hanya tingkat daerah, perpuguruan tinggi, sekolah bahkan hingga tingkat desa. Akan kita bantu bukunya, dan juga saana prasarananya. Kalau kita ingin DIY ini menjadi kawan candra dimukanya tokoh nasional, juga harus dimulai dari sini,” katanya.
(lal)
