Golkar tak incar kursi Wagub Banten
A
A
A
Sindonews.com - Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari menegaskan, partainya tak mengincar kursi Wakil Gubernur (Wagub) Banten, bila Rano Karno naik menjadi Gubernur menggantikan Ratu Atut Chosiyah yang telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dirinya menjelaskan, pasangan Atut dan Rano merupakan hasil koalisi beberapa partai politik (parpol) sehingga mereka tak bisa menentukan sendiri.
"Itu hanya merupakan sebuah analisis politik yang intinya Parti Golkar mengingatkan, bahwa paket Atut-Rano yang koalisi bukan (hanya) Partai Golkar-PDIP tetapi yang lainnya," ujar Hajriyanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/12/2013).
"Pasangan Atut dan Rano yang diusung koalisi parpol dalam jumlah yang cukup besar, maka segala sesuatunya sebaiknya dibicarakan di dalam koalisi itu sendiri," sambungnya.
Dia juga menyampaikan, belum saatnya membicarakan siapa yang akan menjabat Wagub Banten bila Rano naik jabatan. Pasalnya, pemerintah pusat sendiri belum menentukan sikap.
"Belum eksplisit menyebut siapa yang akan diajukan sebagai wagub, karena proses itu belum berjalan, masih prematur. Pemerintah pusat juga belum memproeses, pembicaraan wagub terlalu jumping (melompat)," pungkasnya.
Dirinya menjelaskan, pasangan Atut dan Rano merupakan hasil koalisi beberapa partai politik (parpol) sehingga mereka tak bisa menentukan sendiri.
"Itu hanya merupakan sebuah analisis politik yang intinya Parti Golkar mengingatkan, bahwa paket Atut-Rano yang koalisi bukan (hanya) Partai Golkar-PDIP tetapi yang lainnya," ujar Hajriyanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/12/2013).
"Pasangan Atut dan Rano yang diusung koalisi parpol dalam jumlah yang cukup besar, maka segala sesuatunya sebaiknya dibicarakan di dalam koalisi itu sendiri," sambungnya.
Dia juga menyampaikan, belum saatnya membicarakan siapa yang akan menjabat Wagub Banten bila Rano naik jabatan. Pasalnya, pemerintah pusat sendiri belum menentukan sikap.
"Belum eksplisit menyebut siapa yang akan diajukan sebagai wagub, karena proses itu belum berjalan, masih prematur. Pemerintah pusat juga belum memproeses, pembicaraan wagub terlalu jumping (melompat)," pungkasnya.
(san)