Hapus Bahasa Inggris, pemerintah dinilai gegabah
Senin, 16 Desember 2013 - 18:39 WIB
Hapus Bahasa Inggris, pemerintah dinilai gegabah
A
A
A
Sindonews.com - Wacana penghapusan tiga mata pelajaran dari Sekolah dasar (SD) salah satunya Bahasa Inggris sangat disayangkan. Pasalnya, bahasa Inggris merupakan bahasa internasional.
Sekretaris Umum Gerakan Kembali ke Desa (GKD) Bali Ida Bagus Oka Gunastawa menilai, pemerintah terlalu gegabah dalam mengambil keputusan Asian Free Trade Area (AFTA) yang dilaksanakan 2015. Karena, kata dia, Indonesia belum mampu untuk mengadakan acara tersebut.
"Pemerintah terlanjur berani untuk menyetujui AFTA 2015. Indonesia butuh persiapan yang matang. Salah satunya melalui pendidikan Bahasa Inggris di tingkat dasar," kata Gunastawa dalam keterangan resminya kepada wartawan, Senin (16/12/2013).
Gunastawa menambahkan, dalam menghadapi AFTA, kemampuan berkomunikasi adalah kebutuhan yang penting. Menurutnya, penghapusan Bahasa Inggris akan memperlemah salah satu kekuatan Indonesia, yakni pemuda.
"Siswa-siswa sekolah, sepuluh tahun lagi adalah tenaga utama Indonesia dalam menghadapi AFTA dan globalisasi. Bagaimana kita bisa mempunyai daya saing bila para pemudanya mempunyai masalah komunikasi bahasa. Ada Bahasa Inggris saja masih kurang dalam hal berkomunikasi, apalagi dihapuskan," katanya.
Menurutnya, Bahasa Inggris dalam pendidikan SD tidak perlu dihapuskan, meskipun konsentrasi utamanya adalah pendidikan bahasa daerah. "Pendidikan bahasa harus dipilah konsentrasinya. Tingkat sekolah dasar konsentrasi pada bahasa daerah, tingkat SMP Bahasa Indonesia, tingkat SMA Bahasa Inggris, tapi jangan dihapuskan, karena mereka wajib diperkenalkan," paparnya.
Tokoh Pemuda Bali itu mencontohkan, anaknya yang sengaja di sekolahkan ke Desa. Saat disekolahkan SMP ke kota anaknya mempunyai bahasa Bali yang paling tinggi di kelas.
"Tata krama dan sopan santunnya dalam berbudaya Bali pun sangat berbeda. Meskipun dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia biasa-biasa saja. Tidak ada masalah, toh akan ia mepelajari itu ketika duduk di SMP," tutupnya.
Baca berita terkait:
Jokowi setuju Bahasa Inggris dihapus dari SD
Sekretaris Umum Gerakan Kembali ke Desa (GKD) Bali Ida Bagus Oka Gunastawa menilai, pemerintah terlalu gegabah dalam mengambil keputusan Asian Free Trade Area (AFTA) yang dilaksanakan 2015. Karena, kata dia, Indonesia belum mampu untuk mengadakan acara tersebut.
"Pemerintah terlanjur berani untuk menyetujui AFTA 2015. Indonesia butuh persiapan yang matang. Salah satunya melalui pendidikan Bahasa Inggris di tingkat dasar," kata Gunastawa dalam keterangan resminya kepada wartawan, Senin (16/12/2013).
Gunastawa menambahkan, dalam menghadapi AFTA, kemampuan berkomunikasi adalah kebutuhan yang penting. Menurutnya, penghapusan Bahasa Inggris akan memperlemah salah satu kekuatan Indonesia, yakni pemuda.
"Siswa-siswa sekolah, sepuluh tahun lagi adalah tenaga utama Indonesia dalam menghadapi AFTA dan globalisasi. Bagaimana kita bisa mempunyai daya saing bila para pemudanya mempunyai masalah komunikasi bahasa. Ada Bahasa Inggris saja masih kurang dalam hal berkomunikasi, apalagi dihapuskan," katanya.
Menurutnya, Bahasa Inggris dalam pendidikan SD tidak perlu dihapuskan, meskipun konsentrasi utamanya adalah pendidikan bahasa daerah. "Pendidikan bahasa harus dipilah konsentrasinya. Tingkat sekolah dasar konsentrasi pada bahasa daerah, tingkat SMP Bahasa Indonesia, tingkat SMA Bahasa Inggris, tapi jangan dihapuskan, karena mereka wajib diperkenalkan," paparnya.
Tokoh Pemuda Bali itu mencontohkan, anaknya yang sengaja di sekolahkan ke Desa. Saat disekolahkan SMP ke kota anaknya mempunyai bahasa Bali yang paling tinggi di kelas.
"Tata krama dan sopan santunnya dalam berbudaya Bali pun sangat berbeda. Meskipun dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia biasa-biasa saja. Tidak ada masalah, toh akan ia mepelajari itu ketika duduk di SMP," tutupnya.
Baca berita terkait:
Jokowi setuju Bahasa Inggris dihapus dari SD
(mhd)
