Petinggi GAM dilantik jadi Wali Nanggroe Aceh
Jum'at, 13 Desember 2013 - 13:25 WIB
Petinggi GAM dilantik jadi Wali Nanggroe Aceh
A
A
A
Sindonews.com - Setelah molor, karena dirundung kontroversi, mantan Petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud akhirnya dipastikan dilantik sebagai Wali Nanggroe Aceh, awal pekan ini. Tak tanggung-tanggung, dana pelantikan yang digelontarkan mencapai Rp2,5 miliar.
Pengukuhan akan digelar meriah, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam rapat paripurna istimewa, 16 Desember 2013. Panitia sudah menyebar 2.500 undangan untuk berbagai unsur, termasuk Presiden SBY, Panglima TNI, Kapolri, anggota DPR, dan MPR RI, serta sejumlah menteri.
Malik Mahmud akan mengukuhkan dirinya sendiri secara adat, sebagai Wali Nanggroe ke sembilan. Jelang dilakukan pengukuhan, beberapa tenda sudah didirikan di halaman Gedung DPRA, di Jalan Daud Beureuh, Banda Aceh, untuk menampung undangan yang diperkirakan mencapai 5.000 orang.
"Dana ini tentu tidak akan habis semua, kita menginginkan pemakaian anggaran seefesien mungkin," ujar Sekretaris Majelis Adat Aceh (MAA) Paradis, kepada wartawan, di Banda Aceh, Jumat (13/12/2013).
Dana sebanyak itu, lanjut dia, akan diperuntukkan membiaya semua persiapan seperti konsumsi, sewa tratak, bayar TV monitor, biaya pengamanan, biaya siaran langsung di TV dan radio pemerintah, serta kebutuhan lainnya.
Ketua DPRA Hasbi Abdullah mengatakan, revisi Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe selesai hari ini, sehingga pihaknya sudah memutuskan pelantikannya awal pekan nanti.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mengancam melarang penggunaan dana untuk Wali Nanggroe jika qanun itu belum direvisi. Karena kewenangan Wali Nanggroe berdasarkan qanun tersebut, melebihi seperti amanat undang-undang.
Pelantikan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe sempat dijadwalkan pada 20 September 2013. Namun mendadak dibatalkan, karena Presiden SBY yang diundang menolak hadir.
Setelah batal pelantikan, MAA gencar mensosialisasikan Wali Nanggroe ke berbagai daerah di Aceh. Bersamaan dengan itu, unjuk rasa penolakan terhadap Wali Nanggroe dan bendera bulan bintang terjadi di beberapa daerah.
Pengukuhan akan digelar meriah, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam rapat paripurna istimewa, 16 Desember 2013. Panitia sudah menyebar 2.500 undangan untuk berbagai unsur, termasuk Presiden SBY, Panglima TNI, Kapolri, anggota DPR, dan MPR RI, serta sejumlah menteri.
Malik Mahmud akan mengukuhkan dirinya sendiri secara adat, sebagai Wali Nanggroe ke sembilan. Jelang dilakukan pengukuhan, beberapa tenda sudah didirikan di halaman Gedung DPRA, di Jalan Daud Beureuh, Banda Aceh, untuk menampung undangan yang diperkirakan mencapai 5.000 orang.
"Dana ini tentu tidak akan habis semua, kita menginginkan pemakaian anggaran seefesien mungkin," ujar Sekretaris Majelis Adat Aceh (MAA) Paradis, kepada wartawan, di Banda Aceh, Jumat (13/12/2013).
Dana sebanyak itu, lanjut dia, akan diperuntukkan membiaya semua persiapan seperti konsumsi, sewa tratak, bayar TV monitor, biaya pengamanan, biaya siaran langsung di TV dan radio pemerintah, serta kebutuhan lainnya.
Ketua DPRA Hasbi Abdullah mengatakan, revisi Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe selesai hari ini, sehingga pihaknya sudah memutuskan pelantikannya awal pekan nanti.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mengancam melarang penggunaan dana untuk Wali Nanggroe jika qanun itu belum direvisi. Karena kewenangan Wali Nanggroe berdasarkan qanun tersebut, melebihi seperti amanat undang-undang.
Pelantikan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe sempat dijadwalkan pada 20 September 2013. Namun mendadak dibatalkan, karena Presiden SBY yang diundang menolak hadir.
Setelah batal pelantikan, MAA gencar mensosialisasikan Wali Nanggroe ke berbagai daerah di Aceh. Bersamaan dengan itu, unjuk rasa penolakan terhadap Wali Nanggroe dan bendera bulan bintang terjadi di beberapa daerah.
(san)
