6 kampus di Yogyakarta dukung penguatan wewenang KPK
Kamis, 12 Desember 2013 - 18:32 WIB
6 kampus di Yogyakarta dukung penguatan wewenang KPK
A
A
A
Sindonews.com - Ratusan mahasiswa dari enam kampus di Yogyakarta menggelar demonstrasi di Gedng DPRD DIY. Mereka menggalang dukungan penguatan wewenang KPK dalam memberantas korupsi.
Aksi ini berkaitan dengan peringatan Hari Antikorupsi dan Hari HAM. Mereka tergabung dalam Persatuan Keluarga Mahasiswa Jogjakarta (PKMJ) yang terdiri dari enam kampus. Enam kampus tersebut adalah UII, UAD, UPN, STTNAS, UMY, STMIK AMIKOM dan APMD.
Koordinator aksi Sutan Akbar Pahlevi mengatakan, ada indikasi kuat dari elit politik di negeri ini untuk mengekang kewenangan dalam memberantas korupsi.
"Elit politik yang mayoritas korup itu melakukan usulan revisi dan uji materi UU KPK. Ini adalah maksud untuk melemahkan KPK dalam memberantas korupsi. Ini harus kita tolak," katanya dalam orasi di Gedung DPRD DIY, Kamis (12/12/2013).
Dia menegaskan, KPK harus diberi ruang lebih besar dalam memberantas korupsi. Sebab, KPK jauh lebih sukses memerangi korupsi dibanding aparat penegak hukum lain seperti kepolisian atau kejaksaan. "Kewenangan KPK harus diperkuat," tegasnya.
Sutan menilai, elit-elit politik yang bermaksud melemahkan peran KPK berasal dari partai politik yang korup. Untuk itu, dia juga mendesak agar pemerintah membubarkan partai politik yang korup.
Massa aksi juga mendesak agar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) direvsi. Sejauh ini hukuman bagi koruptor belum membuat efek jera bagi pelaku korupsi.
"Koruptor harus ditetapkan sebagai pelanggaran HAM," ujarnya.
Mereka beranggapan akibat ulah koruptor ini, warga Indonesia belum mampu tercukupi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya (ekosob).
"Koruptor telah membuat penduduk miskin semakin banyak, angka putus sekolah terus bertambah dan fasilitas kesehatan yang minim," katanya.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD DIY Yoeke Agung Indra Laksana saat menemui massa aksi mendukung tuntutan. Tuntutan mahasiswa Yogyakarta sejalan dengan sikap DPRD DIY dalam pemberantasan korupsi.
Politikus PDIP ini justru mengajak seluruh mahasiswa di Yogyakarta tetap mendukung KPK dalam memberantas korupsi.
"Di Yogyakarta ini ada seratusan kampus, kenapa yang datang hanya enam kampus? Ajak kawan-kawan dari kampus lain, agar aksi leih besar dan lebih didengar," imbaunya.
Aksi ini berkaitan dengan peringatan Hari Antikorupsi dan Hari HAM. Mereka tergabung dalam Persatuan Keluarga Mahasiswa Jogjakarta (PKMJ) yang terdiri dari enam kampus. Enam kampus tersebut adalah UII, UAD, UPN, STTNAS, UMY, STMIK AMIKOM dan APMD.
Koordinator aksi Sutan Akbar Pahlevi mengatakan, ada indikasi kuat dari elit politik di negeri ini untuk mengekang kewenangan dalam memberantas korupsi.
"Elit politik yang mayoritas korup itu melakukan usulan revisi dan uji materi UU KPK. Ini adalah maksud untuk melemahkan KPK dalam memberantas korupsi. Ini harus kita tolak," katanya dalam orasi di Gedung DPRD DIY, Kamis (12/12/2013).
Dia menegaskan, KPK harus diberi ruang lebih besar dalam memberantas korupsi. Sebab, KPK jauh lebih sukses memerangi korupsi dibanding aparat penegak hukum lain seperti kepolisian atau kejaksaan. "Kewenangan KPK harus diperkuat," tegasnya.
Sutan menilai, elit-elit politik yang bermaksud melemahkan peran KPK berasal dari partai politik yang korup. Untuk itu, dia juga mendesak agar pemerintah membubarkan partai politik yang korup.
Massa aksi juga mendesak agar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) direvsi. Sejauh ini hukuman bagi koruptor belum membuat efek jera bagi pelaku korupsi.
"Koruptor harus ditetapkan sebagai pelanggaran HAM," ujarnya.
Mereka beranggapan akibat ulah koruptor ini, warga Indonesia belum mampu tercukupi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya (ekosob).
"Koruptor telah membuat penduduk miskin semakin banyak, angka putus sekolah terus bertambah dan fasilitas kesehatan yang minim," katanya.
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD DIY Yoeke Agung Indra Laksana saat menemui massa aksi mendukung tuntutan. Tuntutan mahasiswa Yogyakarta sejalan dengan sikap DPRD DIY dalam pemberantasan korupsi.
Politikus PDIP ini justru mengajak seluruh mahasiswa di Yogyakarta tetap mendukung KPK dalam memberantas korupsi.
"Di Yogyakarta ini ada seratusan kampus, kenapa yang datang hanya enam kampus? Ajak kawan-kawan dari kampus lain, agar aksi leih besar dan lebih didengar," imbaunya.
(lns)
