Sesuai prosedur, Disdik persilakan minta dokumen ke sekolah
Sesuai prosedur, Disdik persilakan minta dokumen ke sekolah
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, dokumen laporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sudah disiapkan. Bahkan siapapun bisa memintanya asalnya sesuai prosedur yang berlaku.
"Kita proaktif, tapi ya dengan alur yang benar. Data-data itu sebenarnya sudah disiapkan, jadi kalau penggugat minta ya dikasih," kata Taufik saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (12/12/2013).
Taufik juga membenarkan, jika pada periode 2007, 2008 dan 2009 ada bantuan dana bagi Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM), namun belum secara keseluruhan.
"Memang ada yang belum dapat, dan bilang dananya itu diambil padahal ya tidak mungkin. Uang ini kan juga mesti dipertanggung jawabkan," cetusnya.
Ia mempersilakan, Indonesia Corruption Watch (ICW) selaku penggugat meminta dokumen laporan dana BOS dan BOP ke empat sekolah lainnya, SMPN 190 Jakarta Barat, SMPN 95 Jakarta Utara, SMPN 84 Jakarta Utara dan SMPN 28 Jakarta Pusat.
"Buat sekolah yang lain ya silakan saja, asal dengan proses yang sama dalam memintanya," tandasnya.
Sekadar diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengeksekusi paksa dokumen laporan keuangan dan Surat Pertanggung Jawabn (SPJ) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMPN 67, Jakarta.
Penyitaan dilakukan setelah pihak sekolah mengabaikan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) dua kali imbauan dari PN Jakarta Selatan agar menyerahkan dokumen laporan keuangan kepada Indonesian Corruption Watch (ICW).
Monitoring Pelayanan Publik ICW, Siti Juliantari Rachman mengatakan, permintaan informasi ini bermula dari laporan masyarakat bahwa Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) tidak pernah mendapatkan dana BOS maupun BOP dari sekolah induknya yang dalam hal ini SMPN 67.
"Untuk mendorong transparansi sekaligus mencegah korupsi dan BOS dan BOP, kami bersama masyarakat mengajukan permintaan informasi kepada SMPN 67 dan empat sekolah lainnya, SMPN 190, SMPN 95, SMPN 84, dan SMPN 28," bebernya.
Baca berita terkait:
Ini alasan pengadilan sita paksa SMPN 67 Jakarta
"Kita proaktif, tapi ya dengan alur yang benar. Data-data itu sebenarnya sudah disiapkan, jadi kalau penggugat minta ya dikasih," kata Taufik saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (12/12/2013).
Taufik juga membenarkan, jika pada periode 2007, 2008 dan 2009 ada bantuan dana bagi Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM), namun belum secara keseluruhan.
"Memang ada yang belum dapat, dan bilang dananya itu diambil padahal ya tidak mungkin. Uang ini kan juga mesti dipertanggung jawabkan," cetusnya.
Ia mempersilakan, Indonesia Corruption Watch (ICW) selaku penggugat meminta dokumen laporan dana BOS dan BOP ke empat sekolah lainnya, SMPN 190 Jakarta Barat, SMPN 95 Jakarta Utara, SMPN 84 Jakarta Utara dan SMPN 28 Jakarta Pusat.
"Buat sekolah yang lain ya silakan saja, asal dengan proses yang sama dalam memintanya," tandasnya.
Sekadar diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengeksekusi paksa dokumen laporan keuangan dan Surat Pertanggung Jawabn (SPJ) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMPN 67, Jakarta.
Penyitaan dilakukan setelah pihak sekolah mengabaikan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) dua kali imbauan dari PN Jakarta Selatan agar menyerahkan dokumen laporan keuangan kepada Indonesian Corruption Watch (ICW).
Monitoring Pelayanan Publik ICW, Siti Juliantari Rachman mengatakan, permintaan informasi ini bermula dari laporan masyarakat bahwa Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) tidak pernah mendapatkan dana BOS maupun BOP dari sekolah induknya yang dalam hal ini SMPN 67.
"Untuk mendorong transparansi sekaligus mencegah korupsi dan BOS dan BOP, kami bersama masyarakat mengajukan permintaan informasi kepada SMPN 67 dan empat sekolah lainnya, SMPN 190, SMPN 95, SMPN 84, dan SMPN 28," bebernya.
Baca berita terkait:
Ini alasan pengadilan sita paksa SMPN 67 Jakarta
(mhd)
Explore More