Program sampah ditukar beras mulai disoal
Program sampah ditukar beras mulai disoal
A
A
A
Sindonews.com - Program Wali Kota terpilih Makassar, Danny Pomanto-Samsu Rizal (DIA), yaitu sampah ditukar beras tahun depan mulai diakomodasi oleh DPRD Makassar. Hanya saja, program ini mengundang beragam reaksi, ada anggota dewan yang mengapresiasi ada juga yang menyoroti.
Legislator Golkar, Abd Wahab Tahir, mendesak Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Makassar selaku SKPD yang diberi wewenang untuk menjalankan janji politik DIA tersebut, tidak menjalankan program itu sebelum pemilu legislatif berakhir Mei 2014 mendatang. Sebab, jika dialokasikan lebih dini dikhawatirkan ada oknum yang bakal memanfaatkan untuk kepentingan politik.
“Ini sangat rawan dipolitisasi, karena kita saat ini dihadapkan pada hajatan politik, kita khawatir ini akan menjadi alat bargening kepada oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi Dinas Kebersihan menahan dahulu sebelum pilcaleg atau wali kota terpilih ini dilantik Mei 2014 mendatang,” kata Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPRD Makassar ini kepada SINDO, Selasa (10/12/2013).
Sementara, Ketua Fraksi PDK Makassar, Hasanuddin Leo, mengemukakan, rencana kerja anggaran (RKA) itu tertuang dalam pagu anggaran DPK dan mendapat persetujuan langsung dari Tim Panitia Penyusun Anggaran Pemerintah Daerah (TPPAD) Pemkot dengan dilakukan penambahan anggaran dari Rp200 juta menjadi Rp900 juta. Namun jika ditinjau dari segi tujuan dan tindak lanjut program sama sekali tak realistis.
“Masa nomenklatur programnya penambahan bank sampah tapi ternyata anggarannya untuk membayar sampah masyarakat dengan beras. Kalau memang realisasinya hanya membayar sampah masyarakat dengan beras pastinya dana yang diajukan itu pasti tidak cukup, karena program ini tentu akan booming,” tuturnya.
Menurut Anggota Komisi B bidang ekonomi tersebut, seharusnya DPK memberikan penjelasan yang rasional, seperti keterkaitan antara program bank sampah dengan pertukaran barter sampah dengan beras. Selain itu, lanjutnya, ia mempertanyakan dikemanakan sampah-sampah itu nantinya setelah ditukar dengan beras.
Kadis Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Mu Kasim, mengaku, program tersebut sebenarnya masih dalam tahap uji coba. Sehingga, jumlah anggaran yang diajukan belum terlalu besar. Selain itu, subtansi dari program tersebut hanya untuk memancing kesadaran masyarakat untuk sadar dengan kebersihan.
“Dari sisi lingkungan dan sosial saya kira program ini sangat baik, bayangkan saja kalau ibu rumah tangga di Kota Makassar nantinya akan lebih pro aktif dan memiliki kesadaran mengelola sampah rumah tangga mereka, kan masalah tentang sampah itu juga bisa kita minimalisir, makanya kita masih lakukan tahap uji coba terlebih dahulu,” pungkasnya.
Legislator Golkar, Abd Wahab Tahir, mendesak Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Makassar selaku SKPD yang diberi wewenang untuk menjalankan janji politik DIA tersebut, tidak menjalankan program itu sebelum pemilu legislatif berakhir Mei 2014 mendatang. Sebab, jika dialokasikan lebih dini dikhawatirkan ada oknum yang bakal memanfaatkan untuk kepentingan politik.
“Ini sangat rawan dipolitisasi, karena kita saat ini dihadapkan pada hajatan politik, kita khawatir ini akan menjadi alat bargening kepada oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi Dinas Kebersihan menahan dahulu sebelum pilcaleg atau wali kota terpilih ini dilantik Mei 2014 mendatang,” kata Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPRD Makassar ini kepada SINDO, Selasa (10/12/2013).
Sementara, Ketua Fraksi PDK Makassar, Hasanuddin Leo, mengemukakan, rencana kerja anggaran (RKA) itu tertuang dalam pagu anggaran DPK dan mendapat persetujuan langsung dari Tim Panitia Penyusun Anggaran Pemerintah Daerah (TPPAD) Pemkot dengan dilakukan penambahan anggaran dari Rp200 juta menjadi Rp900 juta. Namun jika ditinjau dari segi tujuan dan tindak lanjut program sama sekali tak realistis.
“Masa nomenklatur programnya penambahan bank sampah tapi ternyata anggarannya untuk membayar sampah masyarakat dengan beras. Kalau memang realisasinya hanya membayar sampah masyarakat dengan beras pastinya dana yang diajukan itu pasti tidak cukup, karena program ini tentu akan booming,” tuturnya.
Menurut Anggota Komisi B bidang ekonomi tersebut, seharusnya DPK memberikan penjelasan yang rasional, seperti keterkaitan antara program bank sampah dengan pertukaran barter sampah dengan beras. Selain itu, lanjutnya, ia mempertanyakan dikemanakan sampah-sampah itu nantinya setelah ditukar dengan beras.
Kadis Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Mu Kasim, mengaku, program tersebut sebenarnya masih dalam tahap uji coba. Sehingga, jumlah anggaran yang diajukan belum terlalu besar. Selain itu, subtansi dari program tersebut hanya untuk memancing kesadaran masyarakat untuk sadar dengan kebersihan.
“Dari sisi lingkungan dan sosial saya kira program ini sangat baik, bayangkan saja kalau ibu rumah tangga di Kota Makassar nantinya akan lebih pro aktif dan memiliki kesadaran mengelola sampah rumah tangga mereka, kan masalah tentang sampah itu juga bisa kita minimalisir, makanya kita masih lakukan tahap uji coba terlebih dahulu,” pungkasnya.
(rsa)
Explore More